GUNUNGKIDUL – Kalangan legislatif dan eksekutif Gunungkidul sepakat mengingatkan potensi praktik nuthuk atau menaikkan harga secara tidak wajar pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dapat memberi pengalaman buruk wisatawan.
Para pelaku wisata diminta tidak memanfaatkan lonjakan kunjungan dengan tarif berlebihan yang justru dapat mencoreng citra pariwisata Bumi Handayani.
“Pengalaman buruk wisatawan sangat mudah viral. Kalau sudah viral, itu bisa menurunkan minat kunjungan ke Gunungkidul,” kata Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini saat dihubungi Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, kenyamanan dan rasa aman wisatawan harus menjadi prioritas utama seluruh pelaku usaha di kawasan destinasi.
Sehingga tidak menaikkan harga secara sewenang-wenang, terutama saat lonjakan kunjungan pada masa libur Nataru.
“Supaya wisatawan merasa aman dan nyaman, pelaku usaha harus tertib. Jangan sampai nutuk seenaknya,” tegasnya.
Senada, Ketua Bapemperda DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti menilai, momentum Nataru sebagai peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, lonjakan kunjungan wisatawan harus berdampak langsung terhadap pendapatan daerah tanpa mengorbankan kenyamanan pengunjung.
“Momen Nataru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, parkir, hingga jasa pendukung lainnya perlu dikelola secara tertib dan transparan,” ujarnya.
Ery juga mendorong pemerintah daerah memperketat pengelolaan destinasi wisata. Mulai dari memastikan tidak ada kebocoran retribusi, penataan parkir, pengendalian kapasitas kunjungan, kebersihan kawasan, hingga aspek keamanan.
“Semua itu penting agar wisatawan tetap nyaman dan PAD bisa optimal,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Supriyanta menegaskan satu suara dengan DPRD terkait larangan nuthuk harga.
Dispar telah menerbitkan dua surat edaran (SE) sebagai langkah antisipasi selama libur Nataru.
“Salah satu poin krusial dalam surat edaran itu adalah kewajiban pedagang mencantumkan harga pada menu atau barang dagangan,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, bertujuan mencegah praktik nuthuk yang merugikan wisatawan serta menciptakan transaksi yang transparan.
SE tersebut telah diteruskan ke seluruh destinasi wisata di Gunungkidul.
“Keamanan dan kenyamanan tahun ini adalah jaminan kepercayaan wisatawan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau kepercayaan terjaga, PAD juga bisa maksimal,” ujarnya.
Instansi ini menargetkan sedikitnya 500 ribu wisatawan berkunjung selama libur Nataru tahun ini.
Tambahan kunjungan tersebut diproyeksikan menyumbang PAD sekitar Rp 7 miliar.
Angka itu dinilai krusial untuk mendongkrak capaian PAD pariwisata yang hingga awal Desember baru mencapai Rp 25,5 miliar dari target tahunan.
“Target PAD pariwisata tahun 2025 sebesar Rp 33,5 miliar. Jadi tambahan Rp 7 miliar saat libur Nataru ini sangat menentukan,” imbuhnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita