Kepala Bappeda Gunungkidul Muhammad Arif Aldian menyampaikan, capaian tersebut menjadi indikasi membaiknya kondisi sosial-ekonomi daerah, meski masih dibayangi sejumlah tantangan struktural.
Menurut Arif, angka pengangguran terbuka pada 2024 tercatat 2,16%, dengan capaian terhadap target RPJMD sebesar 65% dan terhadap target RKPD mencapai 94,6%.
“Perlambatan perekonomian nasional menjadi faktor penghambat capaian maksimal,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat, (27/11/2025).
Persentase angka kemiskinan hingga Triwulan III 2025 berada di angka 14,15%. Capaian ini memenuhi 82,08% target RPJMD dan bahkan melampaui target RKPD hingga 110,1%.
Meski demikian, lebih dari 48% penduduk miskin bekerja di sektor informal, kondisi yang menjadi hambatan utama pengentasan kemiskinan.
Arif menjelaskan bahwa tren penurunan kemiskinan tidak lepas dari efektivitas sejumlah program, mulai dari Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, hingga penanganan bencana.
“Arah kebijakan kami adalah mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” tegasnya.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kata dia, juga telah menyalurkan bantuan permakanan bagi lansia, alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta sejumlah kegiatan perlindungan sosial lainnya.
Secara keseluruhan, menurutnya sasaran kinerja pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun capaian kinerja 52,8% (kategori Sedang) dan capaian keuangan 58,58% (kategori Tinggi). Kendala masih ditemui dalam refocusing anggaran dan dinamika kebijakan transmigrasi.
“Selain itu juga ditemui ketidaksesuaian kebutuhan anggaran program rehabilitasi sosial dengan jumlah klien yang dilayani,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Joko Parwoto menegaskan, pemerintah kabupaten kini memusatkan intervensi pada tujuh kapanewon yang menjadi kantong kemiskinan terbesar.
Adapun tujuh kapanewon tersebut adalah Gedangsari, Semin, Saptosari, Playen, Ponjong, Tepus, dan Rongkop.
Wilayah-wilayah tersebut, lanjut Joko, dipilih berdasarkan kombinasi indikator kemiskinan, kondisi geografis, dan keterbatasan akses pelayanan dasar.
“Penurunan ini menggembirakan, tapi belum cukup. Beban kemiskinan masih terkonsentrasi di tujuh wilayah. Program akan kami padatkan di sana untuk memastikan hasil yang lebih merata,” ujarnya.
Kendati terjadi penurunan, Joko menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan berbagai program unggulan.
Ia menyebut penguatan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) menjadi skema yang akan digarap.
Selain itu, menurutnya peningkatan keterampilan warga dewasa melalui program Geni Seko Gunung akan digencarkan.
Kemudian, pemenuhan sanitasi dan air bersih lewat program WASH (Water Access Sanitation Hygiene.
Terakhir, langkah yang diambil ialah melalui program fasilitasi sarapan pagi bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar.
“Intervensi yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara lebih cepat,” pungkasnya. (bas)
Editor : Bahana.