GUNUNGKIDUL – Meski program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan penuh di wilayah Gunungkidul, belum ada satupun hasil pertanian warga terserap ke dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Ini disebabkan karena belum adanya komunikasi antara pengelola MBG ke bagian dapur dengan pemerintah kalurahan (Pemkal) maupun petani setempat.
Lurah Kedungpoh Dwiyono mengatakan, padahal mayoritas warga di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, berprofesi sebagai petani.
Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok bahan pangan lokal.
“Harapan kami ada komunikasi dengan dapur SPPG, tetapi sampai sekarang belum ada sama sekali,” terang Dwi saat ditemui di Kantor Kalurahan Kedungpoh Jumat (21/11/2025).
Dwi menilai keberadaan SPPG belum menjadi pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Sebab petani di wilayah setempat meski siap memasok dalam jumlah besar namun tak diberdayakan.
Dicontohkan, pada menu MBG pekan ini, buah yang dihadirkan salah satunya ialah salak.
Dia menyesalkan hal tersebut, sebab disaat yang bersamaan petani setempat sedang panen ribuan buah pisang.
“Ini sangat saya sayangkan. Yang saya tahu sayur, buah, daging, beras, semua masih didatangkan dari luar, padahal potensi di kalurahan kami sangat besar,” ujar Dwiyono.
Baca Juga: Reuni Final Liga 2 di Super League, PSIM Jogja dan Bhayangkara FC Siap Tarung Panas di SSA Bantul
Menurutnya, Kalurahan Kedungpoh telah menyiapkan sumber daya petani maupun lahan produktif yang siap diberdayakan apabila MBG bersedia menjalin kemitraan.
Bahkan, kelompok tani di wilayahnya mampu menyesuaikan jenis tanaman sesuai kebutuhan dapur SPPG jika ada perencanaan dan komunikasi sejak awal.
“Kalau diminta hari ini butuh sayur apa, kami bisa siapkan. Kalau ada komunikasi dari awal, kami bisa atur pola tanam dan pola panen,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi perantara yang mengorganisasi petani apabila program MBG benar-benar ingin memberdayakan ekonomi warga.
Menurutnya, koperasi itu dapat menjadi agregator bahan pangan lokal dan menghubungkan petani dengan dapur SPPG.
“Kalau Koperasi Merah Putih sudah berjalan penuh, kami siap merangkul petani. Kami ingin setiap dusun diberdayakan. Pihak MBG bisa mengecek langsung pola bertani kami, kami terbuka. Kalau untuk menyediakan sayur, saya yakin bisa,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DIY Demas Kursiswanto menilai, persoalan rantai pasok MBG memang kebijakan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mendorong agar pelaksanaannya di daerah mengutamakan kerja sama dengan koperasi lokal untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Pemberdayaan petani lokal dinilai menjadi kunci agar program pangan nasional tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi wilayah.
“Program MBG ini akan berjalan lebih baik kalau bahan pokok dikelola melalui Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Koperasi bisa membeli langsung hasil pertanian masyarakat, mendistribusikan, dan memastikan suplai terpenuhi. Kalau ini sinkron, kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” bebernya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita