GUNUNGKIDUL – Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev), mengungkap sederet tantangan dihadapi nelayan sepanjang 2025.
Mulai dari cuaca ekstrem hingga minimnya sarana prasarana (sarpras) pendukung.
Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina Fadel Suhaji mengatakan, monev dilakukan oleh pihaknya bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul di delapan lokasi pendaratan ikan.
Monev diperlukan untuk membaca kondisi riil di lapangan, terutama terkait dinamika penangkapan ikan yang sangat memengaruhi aktivitas TPI.
“Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi TPI di sepanjang pesisir selatan Gunungkidul,” ujar Fadel saat dikonfirmasi Rabu (19/11/2025).
Fadel menjelaskan, nelayan terpaksa berhenti melaut hampir setiap bulan akibat cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan angin kencang.
Ini berdampak pada penurunan aktivitas di TPI hingga retribusi daerah.
Selain faktor cuaca, perubahan suhu air laut yang fluktuatif menyebabkan banyak jenis ikan bermigrasi, sehingga hasil tangkapan berkurang.
“Sebagian nelayan memilih beralih menjadi penangkap benih bening lobster, yang membuat suplai ikan ke TPI semakin terbatas,” jelasnya.
Baca Juga: Pembangunan Jawa Tengah Menginspirasi Maluku Utara
Fadel juga menyoroti penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 yang dinilai turut memengaruhi produktivitas nelayan.
Karena itu, pihaknya mendorong berbagai pihak mencari solusi agar penangkapan ikan tetap optimal.
Melihat kendala tersebut, kini UPT TPI Arghamina menyediakan layanan penimbangan ikan dan fasilitas transaksi antara nelayan dan pembeli.
“Retribusi yang dipungut dari penggunaan TPI menjadi bagian dari pendapatan asli daerah Gunungkidul,” terangnya.
Hasil monev juga menunjukkan sejumlah sarpras di berbagai TPI membutuhkan penguatan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.
Petugas di lapangan, menurut Fadel telah menyampaikan kebutuhan penambahan berbagai jenis timbangan, mulai dari timbangan duduk kapasitas besar hingga timbangan digital yang lebih presisi.
Beberapa TPI juga memerlukan power sprayer serta perlengkapan administrasi seperti alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pencatatan dan pelayanan transaksi.
“Selain itu, dibutuhkan juga peralatan pendukung kebersihan seperti sapu, pel, dan tempat sampah untuk menjaga higienitas area pelelangan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala DKP Gunungkidul Johan Wijayanto menegaskan, pentingnya menjaga layanan TPI agar tetap optimal meski dihadapkan pada berbagai kendala.
Dia berkomitmen memperkuat fasilitas dan pendampingan kepada nelayan agar aktivitas ekonomi pesisir tetap berjalan meski dihantam kondisi cuaca yang tidak menentu.
Menurutnya, temuan monev ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan ke depan.
“TPI adalah simpul ekonomi pesisir. Kualitas layanan dan ketersediaan sarpras sangat menentukan kestabilan rantai pasok ikan di daerah,” imbuhnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita