GUNUNGKIDUL - Sejumlah pemerintah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul mulai memperkuat peran badan usaha milik kalurahan (BUMKal) dalam upaya mendukung ketahanan pangan sesuai amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan program ketahanan pangan wajib melibatkan BUMDes atau BUMKal sebagai pelaksana utama di tingkat desa.
Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari menjadi salah satu wilayah yang telah menindaklanjuti mandat tersebut. Lurah Hargomulyo Sumaryanta memastikan, pemerintah kalurahan telah melakukan transfer penyertaan modal sebesar Rp 260 juta kepada BUMKal Sembodo Hargomulyo. Jumlah tersebut merupakan alokasi 20 persen dana desa 2025 yang diarahkan khusus untuk ketahanan pangan.
“Program BUMKal dengan usaha penggemukan sapi,” terangnya saat dihubungi Minggu (16/11).
Baca Juga: Pengamat Sebut Pernyataan Menkeu Purbaya Tegaskan Penagihan BLBI Tidak Pernah Kedaluwarsa
BUMKal Sembodo Hargomulyo, kata dia, mulai menjalankan program penggemukan sapi berbasis sistem gaduh. Pengurus BUMKal telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan melaksanakan proses pengadaan sapi sesuai SOP pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, pihak BUMKal telah melakukan survei harga dan ketersediaan ternak dilakukan di Pasar Hewan Siyono serta sejumlah peternak lokal. Meski jumlah peternak di sekitar Hargomulyo masih terbatas, TPK memutuskan membeli sapi dari peternak lokal.
Baca Juga: Dukungan dari Suporter Melimpah, PSS Sleman Siap Hadapi Persiku Kudus di Maguwoharjo
“Keputusan ini diambil untuk menggerakkan ekonomi warga dan menghindari praktik permainan harga oleh pedagang perantara,” jelasnya.
Setelah pengadaan selesai, TPK melaksanakan sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari pemasangan papan penanda kandang, hingga penandatanganan MoU dengan para mitra penggaduh. Menurut Sumaryanta, program ini menggunakan skema bagi hasil 60:40.
Di mana penggaduh mendapatkan 60 persen keuntungan, sedangkan BUMKal menerima 40 persen. Skema tersebut dinilai mampu memotivasi penggaduh untuk merawat ternak secara optimal, sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan BUMKal.
“Model pengelolaan yang transparan dan berbasis pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kalurahan,” tegas Sumaryanta.
Sementara itu di wilayah lain, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, juga menggencarkan program ketahanan pangan dengan menggandeng BUMKal Punokawan Tepus. Sejak awal bulan ini, BUMKal bersama pemerintah kalurahan telah menyalurkan sejumlah kambing kepada para penggaduh di Tepus.
Lurah Tepus, Hendro Pratopo, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran ternak, tetapi merupakan upaya strategis meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga. Hendro menyebut, program budidaya kambing tersebut berjalan bertahap dan mendapat respon positif dari masyarakat. Selain menambah sumber pendapatan keluarga, lanjut Hendro, program ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kalurahan, BUMKal, dan warga dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
Baca Juga: Dukungan dari Suporter Melimpah, PSS Sleman Siap Hadapi Persiku Kudus di Maguwoharjo
“Kami berharap program ini benar-benar menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada para penggaduh, kami berpesan agar hewan ternak dirawat dengan sungguh-sungguh, karena keberhasilan program ini adalah keberhasilan bersama,” ujar Hendro. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita