GUNUNGKIDUL - Suasana apel bersih-bersih Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari mendadak berubah tegang, Selasa (4/11) pagi. Sejumlah pedagang yang merupakan warga setempat menumpahkan uneg-uneg di hadapan jajaran Pemkab Gunungkidul terkait rencana relokasi lapak pedagang dari bibir pantai ke area utara.
Kegiatan yang semula digelar dalam suasana gotong royong itu menjadi forum terbuka spontan, ketika para pedagang yang mayoritas perempuan mulai menangis dan menyampaikan protes langsung ke bupati. Mereka menilai proses sosialisasi pembangunan tidak transparan, dan keputusan relokasi diambil tanpa dialog mendalam dengan warga.
Salah satu pedagang Jajar Lisnawati berdiri di depan barisan apel sambil menahan tangis. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Pada praktiknya lahan yang kami terima itu cuma dua meter kali tiga meter. Padahal dijanjikan tiga kali tiga. Terus nanti kami jualan sempit-sempitan, berhadap-hadapan. Parkir wisatawan bagaimana?” kata Jajar setengah bertaya.
Ia menuding pemerintah hanya melakukan satu kali sosialisasi yang sifatnya final, tanpa memberikan kesempatan bagi pedagang untuk memberikan masukan. Jajar menyebut, pihaknya juga tidak mendapatkan undangan sosialisasi secara resmi. “Sosialisasi cuma sekali, langsung final. Kami kaget,” ujarnya.
Dari barisan belakang, beberapa ibu-ibu lain ikut bersuara. Mereka berteriak agar pemerintah tidak hanya mendengar laporan di atas kertas, tapi melihat langsung realitas di lapangan. Jajar menegaskan para Pedagang di Pantai Sepanjang tidak menolak pembangunan jalan dan rencana relokasi.
Tetapi, ia meminta agar rakyat kecil seperti dirinya juga turut dilibatkan. Bahkan, Jajar menyebut saat dilakukan sosialisasi para pedagang dibatasi untuk menyampaikan pertanyaan. “Kami hanya diberikan kesempatan bertanya untuk dua oranng,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Rakhmadian Wijayanto menjelaskan, sosialisasi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dihadiri banyak pihak pada pekan lalu Rabu (29/10).
Ia mengaku undangan resmi sudah dilayangkan ke lurah Kemadang. Rakhmadian mengatakan dirinya juga tidak mengetahui adanya pembatasan pertanyaan di forum tersebut. “Setahu kami, sosialisasi berjalan baik-baik saja. Kalau memang ada pembatasan pertanyaan, kami tidak tahu. Dari sisi kami, forum sudah terbuka,” ujarnya.
Rakhmadian menambahkan, proyek penataan kawasan pantai ini ditargetkan selesai sebelum Natal, 23 Desember 2025 dan meminta masyarakat memahami bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu. “Kami berupaya menyelesaikan pekerjaan sebelum Natal agar kawasan bisa lebih tertata dan menarik bagi wisatawan,” tambahnya.
Namun demikian, pernyataan itu justru memicu tanggapan balik dari warga. Beberapa pedagang menilai pemerintah seolah tidak memahami kondisi sosial ekonomi mereka yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Jajar meminta agar Pemkab Gunungkidul memberi waktu dan ruang musyawarah. “Jangan hanya sekali sosialisasi langsung dianggap sepakat,” kata Jajar.
Melihat situasi semakin panas, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih turun tangan menenangkan warga. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan memastikan tidak akan ada pembongkaran kios sebelum musyawarah ulang dilakukan.
Ia memastikan, pemerintah kabupaten akan mengundang semua kepala dinas untuk membahas personal ini. Kemudian, lanjut dia, dinas terkait akan ia temukan lagi dengan pedagang. “Kios tidak akan dibongkar sebelum kontrak selesai. Nanti kita lanjutkan musyawarah secara terbuka,” ujar Endah.
Ia juga menegaskan bahwa penataan kawasan pantai bukan untuk menggusur, tetapi untuk menata ulang agar kawasan wisata lebih nyaman dan tertib.
“Kios pedagang nanti akan dibangun kembali oleh pemerintah, dengan desain yang bagus agar jadi contoh pariwisata seperti di Bali. Saya akan dampingi langsung prosesnya,” tegasnya. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo