GUNUNGKIDUL - Komandan Kodim (Dandim) 0730/Gunungkidul Letkol Inf Roni Hermawan bersikap tegas di hadapan 47 Kepala SPPG di Gunungkidul.
Ia mendorong perlunya perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan program satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Gunungkidul.
Teguran keras itu disampaikan kepada jajaran kepala dapur SPPG dalam rapat evaluasi dan koordinasi, setelah Koordinator Regional MBG Gunungkidul memaparkan data.
Roni geram, pasalnya ditemukan sejumlah ketidaksesuaian laporan dengan kondisi di lapangan.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Handayani, Kompleks Pemkab Gunungkidul, Roni menanyakan langsung kepada Kepala Dapur SPPG Siraman, Kapanewon Wonosari, terkait status operasional dapur yang dikelolanya.
Kepala dapur tersebut menjawab bahwa dapur SPPG Siraman telah beroperasi.
Namun, pernyataan itu berbeda dengan laporan Koordinator Regional MBG Gunungkidul, yang menyebut bahwa dapur SPPG Siraman belum beroperasi hingga saat ini.
“Kalau hal yang sesederhana koordinasi saja sulit dilakukan, bagaimana kalian bisa mengurus ribuan penerima manfaat?” tegas Roni dalam rapat yang dihadiri Kepala Dapur SPPG se Gunungkidul, pada Jumat (31/10/2025) malam.
Menurut Letkol Roni, lemahnya koordinasi antarunsur pelaksana menjadi titik krusial yang harus segera dibenahi.
Selain persoalan komunikasi, Dandim juga mengungkap ketidaksesuaian penerapan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.
Beberapa kepala dapur disebut mengklaim telah menerapkan SOP dengan baik, namun hasil pemeriksaan justru menunjukkan nihilnya pelaksanaan standar tersebut.
Temuan itu memperlihatkan adanya kesenjangan antara laporan administrasi dan praktik sebenarnya di lapangan.
“Ketika kami datang kalian bilang telah melaksanakan SOP, kemudian setelah kami cek itu nol tidak ada gunanya,” tegas dia.
Masalah lain yang turut disorot adalah belum maksimalnya penerapan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Meski bupati telah menginstruksikan agar seluruh dapur SPPG memiliki SLHS dalam waktu dekat, Roni menilai sertifikat tersebut tidak akan bermakna bila hanya dijadikan formalitas tanpa penerapan higienitas yang nyata di dapur.
“SLHS hanya sekadar jadi selembar SLHS ketika dapur SPPG tidak menerapkan higienitas,” tegasnya.
Selain itu, Roni juga mengungkapkan, dari puluhan dapur yang diklaim telah aktif, hanya dua pihak SPPG yang berinisiatif berkoordinasi dengan pihak kapanewon seperti Purwosari dan Saptosari.
Padahal, menurutnya, SPPG seharusnya berjalan seiring dengan peran dan fungsi pemerintah daerah setempat.
Ia bahkan menemukan langsung adanya dapur yang dikatakan telah berjalan sesuai SOP, namun hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Saya datang untuk mengecek SOP, tapi setelah dicek, nihil.,” ujarnya dengan nada tegas.
Roni menyampaikan bahwa ketegasan yang ia tunjukkan bukan bentuk kemarahan, melainkan sikap antisipatif untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Program ini memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan gizi peserta didik serta kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak boleh asal-asalan.
Usai rapat evaluasi, seluruh kepala dapur SPPG Gunungkidul menerima pengarahan langsung dari Dandim.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin, koordinasi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah program.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pentingnya rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan SPPG berjalan sesuai regulasi dan sasaran.
Ia menyebutkan, dari 59 dapur SPPG yang ditargetkan, baru 44 yang terverifikasi, 27 yang benar-benar operasional, dan 4 yang ditutup.
Namun, laporan yang diterima sebelumnya justru menunjukkan angka operasional mencapai 44 dapur dengan 104.000 penerima manfaat dari total target 174 ribu.
“Ada perbedaan, berarti tidak ada koordinasi. Mungkin ini laporan untuk membuat senang pihak BGN saja, bahwa seolah-olah di Kabupaten Gunungkidul sudah operasional,” tegas Endah.
Sebagai langkah tindak lanjut, Endah memastikan bahwa ke depannya pemerintah kabupaten mewajibkan adanya rapat koordinasi dua kali seminggu antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Panewu, Puskesmas, Lurah, hingga BGN guna memastikan distribusi dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Ia menambahkan, kepala dapur tetap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah di lapangan.
“Mulai minggu depan, rapat wajib dilakukan. Termasuk pembentukan grup komunikasi untuk memantau menu makanan yang dikirim ke anak-anak setiap hari,” tegas Bupati Endah. (bas)
Editor : Winda Atika Ira Puspita