Hingga 20 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB, total dana yang terkumpul mencapai Rp585.122.742, atau 117,02 persen dari target yang ditetapkan.
Ketua PMI Kabupaten Gunungkidul Sunyoto, menyebut capaian ini berkat sokongan dari seluruh masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, serta komunitas Gunungkidul.
“Capaian ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Gunungkidul memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Kami bersyukur, target Bulan Dana tahun ini bukan hanya tercapai, tapi melampaui lebih dari 17 persen,” ujar Sunyoto saat Rapat Rekon II yang digelar di Ruang Bhumikarta Pemkab Gunungkidul pada, Selasa (21/10/2025).
Dalam laporan perolehan sementara, Nyoto menyebut sumbangan berasal dari pajak kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat yang dihimpun melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT) Gunungkidul tercatat sebesar Rp56,3 juta dari target Rp80 juta.
Sementara dari pengunjung wisata melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, lanjutnya, dana yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp30 juta, atau 60 persen dari target Rp50 juta yang ditetapkan.
Meski beberapa sektor belum memenuhi target, Nyoto menyebut secara keseluruhan capaian Bulan Dana PMI menunjukkan tren positif.
Hingga memasuki bulan ketiga pelaksanaan, menurutnya seluruh kecamatan di Gunungkidul telah menunjukkan progres signifikan, bahkan beberapa wilayah seperti Wonosari dan Playen melampaui target awal.
“Partisipasi masyarakat luar biasa, mulai dari pelajar, ASN, pelaku wisata, hingga kelompok masyarakat di tingkat kalurahan,” tambah Sunyoto.
Dana hasil penggalangan tersebut, lanjut Sunyoto, akan digunakan untuk memperkuat berbagai program kemanusiaan PMI, antara lain pelayanan donor darah, kesiapsiagaan bencana, serta bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Ia menegaskan, keberhasilan Bulan Dana PMI tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemanusiaan tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana.
“PMI tidak hanya hadir saat terjadi bencana, tapi juga dalam kegiatan sosial kemanusiaan sehari-hari. Mulai dari pemenuhan stok darah di rumah sakit hingga pelatihan tanggap darurat bagi relawan dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gunungkidul Saptoyo menegaskan, pentingnya pengelolaan dana publik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, prinsip transparansi menjadi pondasi agar tidak hanya masyarakat merasa yakin bahwa dana mereka digunakan tepat sasaran, tetapi juga agar lembaga pengelola dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan secara administratif dan material.
“Sejak proses awal, pengelolaan dana harus berjalan transparan dan akuntabel, dengan regulasi yang jelas serta pertanggungjawaban yang objektif. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat harus disertai bukti transaksi yang sah,” imbuhnya. (bas)
Editor : Bahana.