GUNUNGKIDUL - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunungkidul menjadi ajang penting bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan, jawaban resmi dengan menekankan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi misi RPJMD 2025-2029. Menurutnya, RAPBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika transfer keuangan pusat yang cenderung menurun, serta kebutuhan riil masyarakat akan pembangunan yang merata.
“Kami berupaya menjaga agar program prioritas tetap berjalan, dengan menekankan kemandirian ekonomi lokal, optimalisasi PAD, dan efisiensi belanja,” tegas Endang kepada wartawan Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Rahmatsho Bisa Mainkan Multiperan di PSIM Jogja, Akui Paling Nyaman di Posisi Nomor 6
Endah mengaku, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti prioritas pembangunan 2026. Salah satunya melalui program Tani Makmur dan UMKM Berdaya. Namun dia menjawab dengan menjelaskan adanya kebijakan Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi (Gerbang Pagi).
Program ini mewajibkan setiap pembelanjaan APBD, mulai dari konsumsi rapat hingga cinderamata, menggunakan produk pertanian lokal Gunungkidul. Menurutnya program lain yang mendapat perhatian adalah Gunungkidul Berdikari. Yaitu upaya meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan dukungan investasi ramah lingkungan dan infrastruktur berkualitas.
“Kebijakan ini kami maksudkan untuk memperkuat daya saing petani sekaligus memperluas pasar produk lokal,” kata Endah.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong distribusi pupuk bersubsidi melalui koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih, bukan lagi melalui pihak swasta.
RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1,98 triliun, kata Endah, turun dari 2025 akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Transfer antar-daerah, termasuk Dana Keistimewaan DIY, juga belum sepenuhnya pasti.
Meski begitu, Endah mengaku pemerintah kabupaten tetap optimistis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp 304,4 miliar, naik dari Rp 300,4 miliar pada APBD Perubahan 2025. Optimisme itu, bagi Endah ditopang oleh sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung penopang kenaikan PAD.
Lebih lanjut, retribusi wisata diproyeksikan bertambah 725 juta melalui intensifikasi digitalisasi transaksi, e-ticketing, promosi lewat media sosial, dan pengelolaan retribusi dengan pihak ketiga sesuai regulasi terbaru.
Kemudian, Endah juga menjawab kritik soal penurunan belanja daerah. Dia menyebut, alokasi belanja modal tetap ditingkatkan, terutama untuk infrastruktur dasar. Menurutnya pada 2026 direncanakan rehabilitasi jalan dan drainase senilai Rp 19,5 miliar, pembangunan sekolah PAUD Rp 1,2 miliar, serta rehabilitasi SD dan SMP sebesar Rp 4,5 miliar. Dalam hal pembiayaan anggaran, Endah mengaku belanja modal ini dibiayai dari DAK fisik yang sudah pasti dan efisiensi anggaran tahun sebelumnya.
“Kami memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak terhambat,” jelas Endah.
Baca Juga: 817 Mahasiswa Untidar Diwisuda, Rektor: Wisuda Bukan Akhir, Melainkan Awal
Ketika disinggung penyertaan modal ke BUMD, Endah menjawab bahwa pihaknya mencatat hingga 2025 telah menyalurkan modal sebesar Rp 171,9 miliar ke Bank BPD DIY, Rp 153,8 miliar ke PDAM Tirta Handayani, dan Rp 22,5 miliar ke BPR Bank Daerah Gunungkidul. Penyertaan ini, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan evaluasi rutin untuk memastikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp 4,7 miliar untuk program penyuluhan. Anggaran ini terbagi untuk penyediaan sarana prasarana penyuluhan, penguatan kelembagaan petani di tingkat kapanewon, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBWS SerayuOpak untuk memperbaiki saluran irigasi di Ponjong.
Baca Juga: Jadi Sumber Dana Pembangunan, Realisasi Pajak PBB Sleman Capai Rp 87,4 Miliar
“Ketahanan pangan tetap menjadi prioritas, baik melalui dukungan infrastruktur maupun pemberdayaan kelembagaan petani,” ujar Endah.
Kemudian, dalam menjawab masukan dari Fraksi PKB dan Gerindra terkait mitigasi bencana, Endah mengaku pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 1,1 miliar untuk BPBD. Kedepannya, anggaran tersebut akan dipakai untuk pengadaan sarana peringatan dini, jalur evakuasi, serta penyusunan kajian risiko bencana.
Di sisi lain, dalam mengatasi krisis air bersih, pemerintah menawarkan beberapa skema, mulai dari penambahan sambungan rumah oleh PDAM, pembangunan perpipaan dengan DAK Fisik, program PAMSIMAS dan SPAM Desa berbasis masyarakat, hingga bantuan CSR dan APB-Kalurahan.
Tak hanya itu, Endah juga menjawab pertanyaan Fraksi Golkar tentang transparansi dan akuntabilitas, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menempuh langkah-langkah penguatan tata kelola, mulai dari digitalisasi pajak dan retribusi daerah hingga pemanfaatan aplikasi pajak online seperti SIMPATDA, E-SPTPD, dan SIPAPAH. Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH) dilibatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah praktik korupsi.
“APBD 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berpihak pada rakyat,” tegas Endah.
Terpisah, Sekertaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengungkapkan, RAPBD 2026 mencatat defisit sebesar 2,78 persen dari total pendapatan. Masih di bawah batas maksimal 3,35 persen sesuai aturan Kementerian Keuangan. Defisit tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya. Pemerintah juga menekankan alokasi mandatory spending, yakni Rp 731 miliar untuk pendidikan 35,79 persen, Rp 328,4 miliar untuk kesehatan 23,44 persen, dan Rp 338,6 miliar untuk infrastruktur atau 19,68 persen.
“Pemanfaatan SiLPA diarahkan secara strategis, bukan hanya menutup kekurangan, tapi juga mendukung program prioritas,” jelas Sri Suhartanta.
Program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting masuk dalam agenda utama. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain pembangunan posyandu, pemberian makanan tambahan untuk balita, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pemberian akses permodalan untuk UMKM keluarga miskin. Dengan jawaban tegas Endah terhadap Fraksi di DPRD tersebut, Suhartanta berharap RAPBD 2026 mendapat persetujuan bersama DPRD sehingga program-program prioritas dapat segera direalisasikan untuk masyarakat.
“APBD 2026 kami arahkan pada pengentasan kemiskinan, pencapaian zero extreme poverty, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Semua demi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul,” pungkasnya. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita