GUNUNGKIDUL - Pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2025, menunjukkan performa yang solid.
Hal tersebut disampaikan dalam Press Conference Kinerja APBN di Kantor BPS Kabupaten Gunungkidul yang digelar pada Jumat (1/8/2025).
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan (PDMS) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kantor Pelayanan Perbendaharaan tipe A2 Wonosari, Andreas Radyanto, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga bulan ketujuh tahun ini tercatat sebesar Rp 104,65 miliar.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.157,88 miliar atau sekitar 59 persen dari total pagu anggaran.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang berkualitas,” ujar Andreas di Ruang Rapat Wijayandanu, BPS Gunungkidul.
Dalam paparannya, Andreas merinci bahwa mayoritas pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 90,57 miliar.
Kontribusi terbesar, menurut Andreas, datang dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 45,55 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp18,28 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp26,74 miliar.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberi kontribusi sebesar Rp 14,08 miliar terhadap total pendapatan.
Pada sisi belanja, kata Andreas, pemerintah mencatat realisasi tertinggi dari sektor Transfer ke Daerah, dengan total mencapai Rp 958,23 miliar.
“Komponen transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) 612,78 miliar. Ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 185,42 miliar. Dana Desa 140,34 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp9,39 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp10,30 miliar,” papar Andreas.
Andreas menyebut bahwa alokasi ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan memastikan pembangunan merata hingga ke daerah.
“Transfer ke daerah menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi lokal, terutama dalam konteks pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Andreas belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 199,65 miliar.
Alokasi ini digunakan untuk mendanai kebutuhan strategis, antara lain belanja pegawai 167,25 miliar, belanja barang, 30,55 miliar, dan belanja modal 1,85 miliar.
Meskipun secara total APBN mengalami defisit sebesar Rp 1.053,23 miliar, Andreas menegaskan bahwa defisit ini masih dalam batas wajar dan mencerminkan strategi belanja produktif yang diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi.
Dalam penutup konferensi pers, Andreas menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan melalui KPPN akan terus menjaga disiplin fiskal sembari mendorong kualitas belanja negara.
Konferensi pers ini menjadi sarana penting dalam menyampaikan transparansi fiskal pemerintah kepada para pemangku kepentingan strategis di daerah, serta menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan efisien.
“Kami berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi belanja, memperluas basis penerimaan, dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tegasnya. (cr1)