Pasalnya, operasi pertambangan yang dinilai tak berizin dan ugal-ugalan itu menimbulkan berbagai dampak buruk yang dirasakan masyarakat setempat.
Mulai dari kehilangan sumber air bersih, debu, bahkan batuan yang kerap berjatuhan di jalan Padukuhan Sumberan.
Salah seorang Warga Padukuhan Sumberan Antok mengatakan, semenjak operasi pertambangan mulai masuk ke lokasi tersebut, warga setempat mulai kesulitan air bersih akibat debit air yang selalu berkurang.
"Sebelumnya, tempat kami sudah sering dimasuki perusahaan tambang, namun berhenti beroperasi karena kami protes, dan sekarang kembali masuk dan sudah beroperasi kurang lebih sebulan lamanya," ujar Antok kepada awak media, Selasa (25/6).
Lokasi penambangan yang berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman membuat warga setempat merasa terganggu terhadap keberadaan alat berat yamg beroperasi.
Batuan hasil tambang yang dimuat sejumlah truk pengangkut kerap kali berjatuhan di lingkungan jalan warga.
"Bahkan, warga setempat pernah kecelakaan akibat batu yang jatuh dari truk, selain itu sumber air yang biasa kami gunakan tidak dapat lagi dimanfaatkan karena kering akibat pertambangan," ucapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga setempat mengambil air dari wilayah Klaten yang kebetulan berdekatan dengan Padukuhan Sumberan.
Keluhan warga telah disampaikan ke perangkat kalurahan setempat.
"Kami sempat dipertemukan oleh pihak perusahaan, namun kami tetap menolak operasi pertambangan di tempat kami," tegasnya.
Warga setempat juga telah mengadukan perusahaan tambang tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin operasi pertambangan serta melapor ke Polda DIY.
"Dari informasi yang kami dapatkan, perusahaan tambang tersebut belum melengkapi dokumen-dokumen perizinan sehingga mendapat peringatan dari DPUP ESDM DIY," lanjutnya.
Meskipun telah mendapatkan surat peringatan tersebut, kata Antok, perusahaan masih nekat melakukan operasi pertambangan hingga saat ini.
Terpisah, Kepala Balai ESDM DIY Aris mengakui, perusahaan tambang tersebut nekat beroperasi meski belum melengkapi dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan.
"Sudah kami layangkan surat himbauan untuk menghentikan operasi pertambangan karena belum melengkapi dokumen perizinan," ujar Aris.
Pihaknya juga telah menyiapkan sanksi administratif terhadap pihak perusahaan lantaran nekat melakukan operasi pertambangan tanpa melengkapi dokumen-dokumen perizinan lainnya.
"Dokumen yang belum lengkap yakni rencana penambangan dan Amdal, untuk itu seharusnya belum bisa beroperasi," jelasnya.
Pihaknya juga meminta untuk perusahaan melakukan sosialisasi pertambangan kepada warga untuk mengetahui dampak yang dirasakan warga setempat.
Editor : Bahana.