RADAR JOGJA - Raffi Ahmad menarik diri dari rencana pembangunan beach club di Pantai Krakal, Gunungkidul. Hal itu disampaikannya lewat postingan Instagram @raffinagita1717 terkait polemik investasinya yang dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan.
"Saya ingin menyampaikan terkait berita yang sedang ramai dibicarakan, proyek di Gunungkidul (beach club), saya sebagai warga negara yang taat hukum sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku," ujar Raffi dalam postingannya Rabu (12/6).
"Dengan ini saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini, karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis wajib sesuai dengan peraturan di Indonesia dan terutama bermanfaat bagi masyarakat," tambah Sultan Andara itu.
Dikatakan, selain pertanian dan peternakan, investasi sebagai salah satu penguatan ekonomi daerah. Sunaryanta menyebut, investor-investor yang masuk ke daerah rata-rata memiliki lahan tersendiri.
"Kalau para investor sudah memiliki lahan, harusnya didorong agar memiliki dampak positif untuk masyarakat," jelasnya.
Perihal Raffi Ahmad mundur dari pembangunan beach club itu, Sunaryanta mengatakan itu merupakan urusan pribadi investor. Pro kontra dalam investasi, menurutnya, sesuatu yang biasa.
"Kalau itu memang untuk masyarakat dan bisa dibangun untuk investasi ya silakan. Ada tata ruang yang membolehkan, namanya membangun pasti juga merusak, tapi untuk kebaikan masyarakat setempat secara ekonomi," ucapnya.
Terkait dampak-dampak ke depan soal lingkunan, lanjut Sunaryanta, para investor juga pasti akan mengkaji hal itu. Namun, Raffi Ahmad belum sempat mengurus terkait permohonan perizinan maupun kajian lingkungannya.
"Bagi investor-investor yang akan masuk, silakan berinvestasi dan berurusan dengan OPD-OPD yang membidangi," ujarnya.
Investasi Harus Lihat Dampak Lingkungan
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono angkat bicara terkait keputusan Raffi Ahmad yang mundur dari proyek pembangunan beach club di Gunungkidul.
Dikatakan, investasi di DIY wajib melihat dampak-dampak lingkungan serta harus sesuai pariwisata yang berbudaya.
Beny mengatakan, kewenangan perizinan dan tata kelola rencana proyek investasi beach club itu berada pada kewenangan Pemkab Gunungkidul. Menurutnya, setiap investasi juga harus melihat peruntukan bagi masyarakat dan lingkungan kedepanya.
"Peruntukan tata ruangnya seperti apa, soal pertanahannya dan dampak lingkungan harus diperhatikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Rabu (12/6).
Ia mengatakan, Pemkab Gunungkidul juga belum melakukan komunikasi dengan Pemprov DIY terkait keberlanjutan proyek beach club itu. Namun ia menekankan investasi di DIY wajib berlandaskan desain pariwisata di DIY yang merupakan pariwisata berbudaya.
"Apalagi ini di dunia hiburan. Jadi kalau kita lihat prosesnya di kabupaten/kota, dalam hal ini Gunungkidul," tuturnya.
Beny mengatakan hal itu bukan berarti menolak adanya investasi, tapi ia justru mendorong banyaknya investasi di DIY. Hal tersebut dikarenakan invenstasi menjadi aspek penting dalam perkembangan ekonomi di DIY.
"Tapi investasi yang memang sesuai kebutuhan DIY," jelasnya.
Ia mencotohkan investasi seperti proyek pembangunan tol yang dulu sempat banyak dipertanyakan mengapa di DIY tidak ada tol.
Beny mengatakan, pemprov tidak menolak, namun harus diyakinkan terlebih dahulu tol itu punya manfaat untuk masyarakat atau tidak.
"Akhirnya kita punya tol yang banyak diberi exit toll dengan penggal yang pendek. Tempat lain kan tidak ada. Nah, seperti itu yang kita lakukan untuk diskusinya, sama halnya dengan investasi," tandas Beny. (ndi/oso/laz)
Editor : Satria Pradika