RADAR JOGJA - Peternak ayam di Gunungkidul memprotes Gerakan Pangan Murah (GPM) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Sebab, program pemerintah pusat tersebut perpotensi merugikan usaha mereka.
Seorang peternak ayam Eko Purwanto mengatakan, kondisi pemilik usaha ayam petelur sekarang ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Harga telur murah, daya beli masyarakat menurun, tapi muncul gerakan pangan murah yang menyajikan berbagai jenis bahan pokok murah, termasuk telur."Bukan berarti tidak mendukung program pemerintah. Tetapi harga telur sekarang sudah murah tapi muncul program harga telur lebih murah," kata Eko, Rabu (18/10).
Hal itu jelas berpotensi merugikan pelaku usaha peternak ayam. Mereka kesulitan menjual ke pasar karena kalah murah dari pemerintah. Harga dari kandang peternak Rp 23.500 perkilogram, tapi Kementan RI mengobrol jauh dari harga pasar yakni, Rp 22.000 per kilogram."Lalu bagaimana nasib kami?" ujarnya.
Seperti diketahui, Kementan RI ada gerakan pangan murah. Hadir dalam berbagai jenis bahan pokok seperti telur, minyak goreng, beras dan yang lain.
Kata Eko, program tersebut cukup membantu masyarakat. Namun di sisi lain justru merugikan peternak ayam seperti dirinya."Kalau mau ada program seperti itu lihat situasi, jangan di waktu sekarang. Kami itu sudah rugi sekarang bisa tambah rugi lagi," keluhnya.
Jika situasi terpuruk tidak segera dicarikan jalan alternatif, kondisi peternak ayam di wilayah Kabupaten Gunungkidul semakin parah. Pihaknya merasakan beratnya beban sejak tiga pekan terakhir."Kami berharap gerakan pangan murah dihentikan, karena saat ini waktunya tidak tepat.
Di Gunungkidul, gerakan pangan murah dimulai sejak Agustus 2023 dan terakhir Senin lalu. Anggota DPRD Gunungkidul Ery Agustin meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengkonfimasi jadwal dan lokasi penyaluran program Kementan RI tersebut."Kalau itu program temporer menurut saya dampak terhadap peternak telur sangat kecil," kata Ery.
Akan berbeda jika gerakan pangan murah dilakukan secara masif ke penjuru wilayah Kabupaten Gunungkidul. Setau dia, program itu formatnya terbatas, karena ada kuota dan tidak dilakukan setiap hari."DPP (Dinas Pertanian) Kabupaten Gunungkidul harus kasih tau, ini terbuka secara umum atau tidak gerakan pangan murah," ujarnya.
Kalau demikian, harus dicarikan solusi supaya peternak ayam tidak dirugikan. Misalnya, kita Ery, program jalan terus tetapi harga harus disamakan dengan peternak. "Akan kami konfirmasi juga nanti DPP," ucapnya.
Radar Jogja berupaya menghubungi Kepala DPP Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi dan Sekretaris DPP Kabupaten Gunungkidul Raharjo Yuwono. Namun sampai berita ini diturunkan, kedua pejabat tersebut belum dapat dimintai keterangan. Termasuk saat dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya belum mendapatkan respons. (gun/din)
Editor : Satria Pradika