RADAR JOGJA - Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Gunungkidul mencapai belasan ribu unit. Upaya intervensi terus dilakukan, baik menggunakan dana APBD Kabupaten Gunungkidul maupun pusat.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta tidak menampik, di sejumlah wilayah masih banyak ditemukan rumah tidak layak huni. Berdasarkan data du 2021, sebanyak 21.758 unit rumah milik masyarakat berstatus tidak layak huni. Selama ini upaya perbaikan terus dilakukan dengan model bantuan stimulan swadaya. "Secara umum, Gunungkidul masih sangat membutuhkan dan masih banyak yang belum terintervensi. Saat ini yang terdaftar mencapai 17.381 yang menjadi tugas dan PR baik pemerintah daerah maupun pusat," kata Sunaryanta, Selasa (29/8/23).
Sunaryanta mengatakan itu usai meresmikan perbaikan RTLH hasil kolaborasi bantuan stimulan pemerintah pusat dan kabupaten di Ngleri, Playen. Dalam program melalui APBD tersebut telah melakukan perbaikian sebanyak 347 rumah dan 577 rumah melalui program BSPS. Mewakili penerima manfaat dan warga Gunungkidul, bupati mengucapkan terima kasih.
Sementara itu, Kepala Balai Penyedia Perumahan Bagian Jawa III Salahudin menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari dua sumber. Melalui APBD dengan bantuan perbaikan RTLH dan dari APBN dengan bantuan pusat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)."Setiap penerima bantuan menerima Rp 20 Juta, dengan rincian Rp 17,5 Juta untuk material dan Rp 2,5 Juta biaya tukang," kata Salahudin.
Mengacu pada data, jumlah penerima bantuan setiap tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sejak 2015 hingga sekarang pemerintah pusat telah memberikan bantuan kepada 6.184 penerima manfaat. (gun/din)
Editor : Satria Pradika