GUNUNGKIDUL - Imbauan pemerintah pusat agar menunda pemilihan lurah (pilur) 2024 karena pertimbangan tahun politik membuat Pemkab Gunungkidul galau. Sebab, jika dua gelombang dilaksanakan di 2025 persentase wilayah yang menyelenggarakan pilur serentak lebih dari 50 persen.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Kriswantoro tidak menampik hal tersebut.
"Tapi, masih sekadar alternatif pilihan, (pilur) dilaksanakan di awal tahun 2025, setelah Pilkada," kata Kriswantoro pada Selasa (29/8).
Diakui, wacana Pilur 2024 tetap lanjut atau penundaan ada plus dan minusnya. Plusnya, meminimalisir gesekan politik antara Pilkada dengan Pilur. Minusnya, pejabat lurah butuh personel banyak.
"Semakin lama ditunda, semakin repot tentunya," ujarnya.
Kalau ditunda artinya pilur tidak bisa dilaksanakan tahun depan, meski jabatan lurah habis di akhir November 2024. Kemudian di 2025 juga ada agenda pemilihan lurah di 56 titik. Tapi kalau dua gelombang dalam satu tahun, itu juga ada kerepotan yang luar biasa.
"Tapi sampai sekarang belum ada keputusan final dilanjutkan atau atau ditunda dan digabung (di 2025)," jelasnya.
Namun Kriswantoro mengakui, telah menganggarkan pelaksanaan Pilkada 2024. Besaran dana untuk pilur atau pemilihan kepala desa (pilkades) telah diusulkan melalui APBD.
"Usulan kami sekitar Rp 2,4 miliar untuk 30 kelurahan," ucapnya.
Lebih jauh dikatakan, untuk lurah yang masa jabatan habis November 2024 akan digantikan pejabat lurah. Dengan demikian saat pemilihan lurah digabung di 2025 maka dari total 144 kalurahan yang ada, 86 kalurahan serentak menggelar pilur.
"Kami terus berkoordinasi dengan OPD lain dan Pemprov DIJ (pilur lanjut atau ditunda)," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul Ery Agustin tidak mempermasalahkan jadwal pelaksanaan pilur. Tapi pihaknya mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan lurah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran.
"Efisien digabung di 2025," kata Ery Agustin. (gun)