RADAR JOGJA - Wilayah "Bumi Handayani' kini berstatus siaga darurat kekeringan. Pemkab Gunungkidul menetapkan status itu sebagai antisipasi dampak kekeringan yang terus meluas. Penetapan status itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Gunungkidul Nomor 76/KPTS/2023. SK itu ditandatangani Bupati Sunaryanta dan berlaku selama 92 hari."Sudah ditetapkan SK siaga darurat sampai dengan 30 September 2023," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul Sumadi Minggu (13/8/23).
Dia menjelaskan, hingga sekarang BPBD Gunungkidul mencatat 14 kapanewon berpotensi mengalami kekeringan. Total jiwa terdampak diperkirakan mencapai 107.853 orang. Sementara kapanewon diprediksi terbebas dari masalah kesulitan air bersih meliputi Wonosari, Karangmojo, Playen, dan Semin.“Untuk 14 kapanewon lainnya ada potensi warga kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau,” ujarnya.
Dari 14 kapanewon terdapat 55 kalurahan berpotensi terdampak. Persebarannya berada di 350 padukuhan, dengan jumlah jiwa sebanyak 107.853 jiwa, 30.526 KK tersebar di 816 RT.“Penetapan status situasional karena bisa diperpanjang melihat kondisi terkini di lapangan,” ucapnya.
Dengan ditetapkannya status siaga darurat, BPBD bisa mendapatkan tambahan anggaran droping air bersih mellaui pos belanja tak terduga milik Pemkab Gunungkidul. Meski demikian, sekarang belum mengaksesnya karena masih memiliki anggaran penyaluran bantuan.“Anggaran di BPBD masih tersedia sehingga belum meminta tambahan melalui BTT,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan, tahun ini mengalokasikan anggaran droping air sebanyak Rp 230 juta. Laporan terkini tercatat ada 3.308 jiwa terdampak kekeringan."Sementara, ada 28 ribu warga lainnya tersebar beberapa kapanewon juga memiliki potensi krisis air bersih," kata Purwono.
Angka tersebut dimungkinkan terus bertambah, jika melihat prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Diprediksi puncak musim kemarau terjadi mulai bulan ini sampai dengan September.
Dijatakan, warga terdampak kekeringan sebenarnya telah memiliki sambungan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Hanya saja karena tidak bisa mengalir setiap saat, BPBD siap melakukan droping."Kapanewon terdampak kekeringan paling luas ada di Saptosari," ujarnya.
Selain kekeringan, warga Gunungkidul juga diimbau untuk mewaspadai potensi kebakaran. Hingga Agustus tahun ini dilaporkan ada puluhan peristiwa kebakaran di Gunungkidul. Grafik kasus kebakaran cenderung meningkat saat musim kemarau tiba. Warga diminta waspada terhadap potensi kerawanan.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gunungkidul Ngadiyono mengatakan, hingga 10 Agustus 2023terdata 37 kasus kebakaran."Terbanyak kebakaran kandang ternak," kata Ngadiyono.
Penyebab kebakaran didominasi dari pembakaran atau perapian sebanyak 12 kasus. Korsleting listrik sebanyak 12 kejadian. Kebakaran dipicu tungku perapian 5 kasus. Kemudian 3 kasus dari kebakaran lahan. Dua kasus dari tabung gas dan instalasi mobil, serta satu kasus dari lilin serta dipicu bara api puntung rokok. Akumulasi nilai kerugian mencapai sekitar Rp 2.265.000.000,00."Kasus kebakaran cenderung meningkat di musim kemarau. Memasuki Juni 2023 muncul 22 kejadian kebakaran," ucapnya.
Kepala UPT Damkar Gunungkidul Handoko mengungkapkan, pihaknya berupaya meminimalisasi potensi lonjakan kasus kebakaran.Dia meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan pada musim kemarau."Tiupan angin lebih kencang sehingga api mudah menyebar," terangnya.
Dia membenarkan kasus kebakaran lebih didominasi faktor kelalaian manusia. Salah satunya kebiasaan membakar sampah di sekitar bangunan rumah atau kandang ternak. Warga diminta tidak meninggalkan api yang sedang menyala, baik ketika di dapur, membakar sampah, atau lahan. Warga juga diimbau rutin mengecek sambungan listrik."Pastikan instalasi listrik tersambung rapi, tidak bertumpuk dan gunakan kabel SNI," pintanya.
Unit Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) Balai KSDA Provinsi DIJ Jiyono mengatakan, sejumlah langkah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)."Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan sangat diperlukan. Kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal itu," kata Jiyono.
BKSDA DIJ bertanggungjawab terhadap deteksi dini kebakaran hutan pada kawasan konservasi. Diantaranya, hutan Suaka Margasatwa di Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dengan luasan mencapai 434,834 hektare. Kemudian lahan Suaka Margasatwa Sermo 184,990 hektare, dan lahan Cagar Alam Imogiri, 11,822 hektare."Penanganan pertama kebakaran hutan, BKSDA DIJ menyiapkan alat pemadam kebakaran portable," bebernya.(gun/din)
Editor : Satria Pradika