Seorang warga Ariwibowo,40, mengatakan, rencana pembangunan joglo padukuhan bukan sekadar wacana. Bahkan agar segera terealisasi telah terbentuk panitia pembangunan, terdiri dari perangkat dan tokoh masyarakat. "Saya kan cuma security, gaji saya ndak sampai Rp 2 juta. Ditambah anak saya sudah masuk sekolah setingkat SMA. Jadi pengeluaran bulanan saya dalam satu bulan terbilang cukup besar kalau harus dibebani dengan program ini, akan jadi berat,” kata Ariwibowo kemarin (7/3).
Dalam program pembangunan joglo dilakukan bertahap. Tahun ini keluarganya dibebani sebesar Rp 426 ribu. Tahun depan dengan nominal sama juga diserahkan kepada panitia pembangunan yang telah terbentuk. "Program pembangunan joglo memang diawali dengan musyawarah dan kembali menjadi pembahasan di tingkat RT," ujarnya.
Berdasarkan edaran, jumlah tanggungan yang harus disetorkan RT 01 sebesar Rp. 16.769.962, RT 2 Rp 17.466.000, RT3 Rp. 10.437.000, Rt 4 Rp 18.744.000, Rt 5 Rp. 11.289.000, Rt 6 Rp 14.697.000, Rt 7 Rp. 17.253.000, RT 8 Rp 19.809.000, Rt 9 Rp. 16.401.000, dan RT 10 RP 9.159.000.“Total 2023 Rp. 152.508.000, dan untuk 2024 total terkumpul Rp. 305.016.000,” ujarnya.
Menurutnya besaran uang swadaya tahun ini rencananya terbagi dalam empat kriteria. Pertama pengusaha sebesar Rp 852 ribu, PNS Rp 639 ribu, umum Rp 426 ribu, dan janda Rp 214.000.
Dukuh Tahunan, Peno mengatakan bahwa rencana pembangunan joglo diawali dengan musyawarah. Warga dilibatkan dalam rencana awal sampai dengan pengumpulan dana swadaya."Pasti di antara warga ada yang tidak setuju ya," kata Peno.
Dikatakan, keinginan memiliki bangunan joglo sebenarnya sudah berlangsung lama. Setelah bangunan jadi bisa digunakan untuk keperluan bersama. Panitia pembangunan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat."Jadi, ini masih rencana ya. Dibilang mendesak, mendesak dibilang tidak ya, tidak karena tidak bisa dilihat dari satu sisi," ujarnya. (gun/din) Editor : Editor Content