Ketua Himpaudi Kabupaten Gunungkidul Sumarsini mengatakan, dari 1.640 orang, baru 553 pendidik yang mendapatkan insentif Rp 100 ribu per bulan dari pemerintah kabupaten. Bahkan, dari ribuan pendidik PAUD, banyak di antaranya yang belum mendapatkan upah baik intensif dari kabupaten maupun lembaga lain. Dari dana desa misalnya, tidak ada.“Di Gunungkidul jumlah lembaga PAUD dan setara seperti Kelompok Bermain, SPS (satuan PAUD sejenis), mencapai 620 lembaga,” kata Sumarsini.
Dia menjelaskan, PAUD memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak hingga usia 6 tahun. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran diberikan stimulan pendidikan jasmani, rohani agar siap menerima pendidikan lanjutan. "Salah satunya memberikan layanan PAUD holistik intergratif meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan dan kesejahteraan," ujarnya.
Dia berharap pemerintah memberikan perhatian supaya kesejahteraan pendidik mengalami peningkatan. Himpaudi juga mendorong pemerintah menggolkan Sisdiknas dengan harapan dapat menjadi satu kebijakan yang mampu menghasilkan perlindungan kepada pendidik PAUD. “Kami pendidik PAUD juga aktif salah satunya dengan mengikuti kurikulum baru, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Saat ini sudah ada 314 lembaga yang login dalam aplikasi IKM, capaian ini tertinggi se Indonesia,” ungkapnya.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengaku terus berkoordinasi dengan wakil rakyat untuk mencari solusi terbaik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pendidik.
Dia tidak menampik, pemerintah daerah masih kesulitan meningkatkan insentif maupun menambah kuota penerima."Kami minta doanya agar pendapatan asli daerah (PAD) semakin membaik dan meningkat, supaya intervensi sektor pendidikan dapat dilaksanakan," kata Sunaryanta. (gun/din) Editor : Editor Content