Ketua PHRI Gunungkidul Sunyoto mengatakan, pelaku usaha di bawah naungan PHRI terpukul dengan kenaikan harga gas LPG non subsidi. Kondisi pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19 semakin terpuruk.“Terjadi kelangkaan minyak goreng, harga tempe juga naik padahal itu bahan makanan yang sering digunakan. Ditambah sekarang dengan naiknya harga gas LPG non subsidi. Kebanyakan khan, kita memakai itu,” kata Sunyoto saat dihubungi kemarin (1/3).
Menurutnya, menaikkan harga paketan atau di daftar menu sudah berat ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang beranjak. Untuk itu pihaknya memohon kepada pemerintah pusat bisa mengatasi permasalahan ini.“Karena sangat menjadi ironis, salah satu negara yang memproduksi gas luar biasa, tetapi kenapa di Indonesia harga gas justru naik. Kami minta kebijakan ini dikaji ulang, karena sangat memukul pelaku usaha,” ujarnya.
Kata dia, kalau permasalahan yang ada tidak segera diatasi bisa menjadi api dalam sekam dan menjadi citra buruk bagi pemerintahan yang sekarang secara nasional. Empati pemerntah pusat kurang untuk mengelola hal yang sangat mendasar.“Kami tidak mungkin menggunakan gas LPG 3 kilo gram, tidak enak meskipun sebenarnya dalam segi pendapatan masuk dalam UMKM,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Distribusi Perdagangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Sigit Haryanto mengatakan, secara langsung dampak kenaikan dirasakan oleh konsumen gas LPG non subsdidi.“Biasanya kan, konsumennya orang yang mampu,” kata Sigit Haryanto.
Pihaknya memastikan gas LPG non subsidi tidak ada kuotanya. Kemudian antisipasi kemungkinan efek domino, kuota gas LPG subsidi per bulan di Gunungkidul sebanyak 1.328 metrik ton (MT). Sejauh ini keberadaannya masih aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin di Bumi Handayani. (gun/pra) Editor : Editor Content