Kepala bidang ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul Adinoto mengatakan, total akan ada empat lumbung pangan kapasitas 100 ton. Dua di antaranya telah beroperasi, berada di Kapanewon Karangmojo dan Paliyan. “Sementara dua LPM akan tahun ini dibangun," ujarnya kemarin (26/1).
Sejauh ini, dua lumbung pangan yang telah beroperasi telah memenuhi permintaan beras PNS 0,6 ton per bulan di tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kemudian ada juga kerjasama dengan suplay kebutuhan pangan non tunai program keluarga harapan (PKH).
"Suplay kebutuhan non tunai selama ini pengadaan dari luar daerah. Dengan adanya lumbung ini bisa mengambil dari situ," terangnya.
Dikatakan, sejauh ini tidak ada kewajiban bagi PNS membeli beras dari lumbung pangan. Karena tidak semua PNS bersedia, atau mungkin sudah membeli beras sendiri di tempat lain.
"Salah kalau kita wajibkan, karena sistem pembayarannya lewat gaji yang dipotong oleh bendahara masing-masing instansi setiap bulannya. Sedangkan kita tau, bahwa gaji itu adalah hak PNS untuk keluarga atau anak istri," bebernya.
Pembangunan dua LPM, lanjutnya, dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Setiap lumbung akan dianggarkan sekitar Rp 950 juta. Untuk pembanguanan gudang lumbung dengan kapasitas 100 ton gabah. Kemudian pembangunan rumah RMU dan bedryer, lantai jemur dengan luas 100 meter persegi, pengadaan RMU, dan pengadaan bedryer. "Tahap awal sesuai juknis, ada kewajiban pemda mengalokasikan minimal 10 persen anggaran pusat untuk pengisian lumbung," ungkapnya.
Dia berharap, pembangunan LPM akan mewujudkan kemandirian dan kecukupan pangan bagi anggota. Serta meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. "Ketika lumbung pangan sudah terisi, hasil gabah diolah menjadi beras untuk menyuplai kebutuhan PNS," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, lumbung pangan masyarakat merupakan lembaga cadangan pangan di pedesaan. Berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat. "Perlu adanya penyediaan cadangan pangan masyarakat bilamana terjadi bencana atau gagal panen," kata Heri. (gun/eno)
Editor : Editor Content