Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, melesetnya jadwal pemberian JPS tidak lepas dari kesiapan data penerima. Hingga sekarang masih menunggu proses verifikasi data. Pihaknya mengusulkan JPS diberikan dalam bentuk uang tunai, karena lebih bermanfaat bagi warga. ”Besaran anggaran yang diberikan Rp 600 ribu per bulan untuk setiap keluarga terdampak,” jelasnya kemarin (4/5).
Sebenarnya, ide Heri ini secara hitungan angka tidak berubah nominalnya. Sebelum muncul usulan baru bantuan tunai, akan dibagikan dalam rupa sembako. Satu bulan diberikan selama dua kali dengan total Rp 600 ribu per orang. “Pemberian JPS rencananya dilakukan bulan ini. Proses distribusi JPS dilakukan melalui bank yang ditunjuk,” ujarnya.
Mekanisme di lapangan, pengambilan uang tunai melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Itu artinya untuk dapat mengakses bantuan, maka penerima harus memiliki rekening buku tabungan dari bank tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti mengatakan proses verifikasi data penting dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi bantuan pada masyarakat. Sumber dana tidak hanya APBD kabupaten, namun juga dari pusat, provinsi, termasuk termasuk dana desa. “Kalau data penerima melalui APBD sekitar 11.500. Diserahkan dalam bentuk sembakau atau uang tunai masih menunggu kebijakan dari bupati,” kata Siwi Iriyanti.
Sebagai gambaran awal, jika mengacu pada Surat Edara (SE) Gubernur DIJ, maka imbauan pemberian bantuan berupa logistik. Meski demikian realiasi di lapangan masih menunggu arahan dari bupati. “Mengenai besaran JPS bantuan awal Rp 300 ribu. Dinaikkan apa tidak masih menunggu petunjuk bupati,” ucapnya. (gun/bah)
Editor : Editor Content