RADAR JOGJA - Larangan bupati melakukan pergantian pejabat jelang enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Lelang jabatan jalan terus.
Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan, munculnya peraturan tersebut tidak akan mengganggu proses lelang jabatan. Pertimbangannya adalah kekosongan pejabat sudah terjadi sejak akhir November 2019.
”Kalau menunggu bupati baru, masih lama, karena masa jabatan sekarang baru habis Februari 2021. Jadi, meski ada pilkada, posisi yang kosong harus diisi. Karena, jika tidak diisi maka kekosongan terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap kinerja,” kata Drajad Senin(6/12).
Dia menjelaskan, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki pimpinan. Yakni, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
Untuk memastikan pengisian jabatan tidak menyalahi aturan dan bupati terhindar dari sanksi, sebelum dilantik akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. ”Memang dilarang. Tapi, kalau ada surat pernyataan tertulis dari Mendagri, maka diperbolehkan,” ucapnya.
Lebih jauh dikatakan, tahapan lelang jabatan masih dalam persiapan. Usaim persiapan, langsung dibuka pendaftaran lelang jabatan. Tim panitia seleksi (pansel) sudah menggelar rapat dan pekan ini persyaratan pendaftaran diumumkan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Gunungkidul Rosita mengatakan, aturan pelarangan kepala daerah melakukan kocok ulang pejabat diatur dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Dalam pasal disebutkan, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota dilarang melakukan penatanaan ulang pejabat mulai enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah hingga masa jabatan berakhir.
”Jadi, kalau ditarik enam bulan sebelum penetapan, maka aturan ini berlaku mulai 8 Januari (Rabu besok) dan bupati sudah tidak bisa melakukan penataan pejabat,” kata Rosita.
Jika bupati tetap melakukan penataan bisa dipidanakan. Ancamana hukumannya kurungan paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp 6 juta. Ancaman tersebut tertuang dalam pasal 188 Undang-Undang Pilkada.
”Meski ada sanksi hukum, bupati bisa terhindar dari ancaman apabila proses penataan ulang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya. (gun/amd) Editor : Editor Content