JOGJA - Kenaikan pengeluaran masyarakat DIY belum tentu mencerminkan peningkatan daya beli yang merata. Di tengah naiknya pengeluaran untuk kebutuhan makanan, pertumbuhan belanja bukan makanan justru lebih rendah. Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam melihat tekanan biaya hidup masyarakat.
Statistisi Muda Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Rio Jakaria mengatakan, indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dalam komponen standar hidup layak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat secara rata-rata.
Berdasarkan data BPS DIY, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada 2025 mencapai Rp 15,855 juta per tahun. Angka itu naik Rp 494 ribu atau 3,22 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 15,361 juta per tahun.
Namun, indikator itu belum menggambarkan kondisi seluruh kelompok masyarakat. Rio mengingatkan angka rata-rata tersebut tidak langsung menunjukkan seluruh lapisan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan yang sama. Perubahan pengeluaran dapat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan, hingga kenaikan harga barang dan jasa.
“Bisa jadi peningkatan ini tidak dirasakan oleh sebagian yang di bawah, tetapi dirasakan oleh sebagian yang di atas,” ujar Rio saat ditemui Radar Jogja di Kantor BPS DIY, Kamis (15/10) lalu.
Baca Juga: Pelaku UMKM Kuliner di Tengah Persaingan Usaha dan Tekanan Ekonomi
Perbedaan pertumbuhan pengeluaran makanan dan bukan makanan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan di DIY meningkat dari Rp 766.284 pada 2025 menjadi Rp 815.890 pada 2026. Dengan demikian, pengeluaran makanan bertambah sekitar Rp 49.606 per kapita per bulan.
Sementara itu pengeluaran bukan makanan naik dari Rp 1.076.928 menjadi Rp 1.097.927 per kapita per bulan atau bertambah sekitar Rp 20.999.
Data tersebut menunjukkan kenaikan nominal pengeluaran makanan lebih besar dibandingkan bukan makanan. Namun perbedaan itu belum cukup untuk memastikan bahwa masyarakat telah mengurangi belanja kebutuhan lain.
Rio menjelaskan, kenaikan pengeluaran tidak selalu berarti kemampuan ekonomi masyarakat semakin baik. Tambahan belanja bisa saja terserap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga. “Jadi walaupun mungkin pengeluaran naik, terus pendapatan naik, itu belum tentu,” ujarnya.
Menurut Rio, untuk mengetahui perubahan prioritas konsumsi rumah tangga secara lebih terperinci, diperlukan pengolahan dan analisis lanjutan terhadap data rumah tangga. Data rata-rata yang tersedia belum cukup untuk memastikan jenis pengeluaran yang benar-benar dikurangi masyarakat.
Tekanan biaya hidup juga terlihat dari perkembangan harga barang dan jasa. BPS DIY mencatat inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 3,18 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 2,56 persen.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi UAJY Sebut Belum Pulih dari Pandemi, UMKM Sudah Dihimpit Kebijakan Pemerintah
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 1,09 poin persentase terhadap inflasi tahunan tersebut. “Pendorong paling besar inflasi kita itu ada beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas lainnya seperti buncis dan sawi, rokok itu juga,” ungkap Rio.
Selain itu, inflasi juga didorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,81 poin persentase. Adapun kelompok transportasi memberikan andil 0,56 poin persentase.
Rio mengatakan, kenaikan harga pangan perlu dicermati bersama kondisi produksi pertanian. Beberapa faktor yang memengaruhi hasil pertanian, di antaranya, kemarau panjang, terutama beras yang membutuhkan ketersediaan air dalam proses produksinya.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Rio menjelaskan, ahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian DIY dapat berubah setiap triwulan. Pada triwulan I, kontribusi sektor ini cenderung lebih tinggi seiring kondisi cuaca yang mendukung produksi pertanian, terutama padi. Sementara itu, pada triwulan II dan III, kontribusi pertanian cenderung menurun, sedangkan sektor industri pengolahan dan konstruksi mengambil peran lebih besar dalam perekonomian.
Namun, Rio menegaskan, hal itu masih berupa indikasi yang perlu dikonfirmasi dengan data produksi. “Kalau melihat kondisi cuaca ya ini, belum data, itu indikasinya ke arah sana, kemungkinan panen akan turun nanti ini,” ujarnya.
Menurut Rio, perkembangan produksi, pasokan, dan harga komoditas perlu terus dipantau untuk mengetahui dampaknya terhadap inflasi.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Bantul Tembus 360 Ribu, Pemkab Bidik Pemerataan Ekonomi
Kenaikan harga pangan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan, karena rumah tangga berpendapatan rendah, masyarakat perdesaan, dan pekerja informal lebih rentan terhadap tekanan biaya hidup.
Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki anggaran terbatas, sedangkan pendapatan pekerja informal cenderung tidak tetap. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Data Susenas Maret 2025 menunjukkan pangsa pengeluaran makanan penduduk perdesaan DIY mencapai 50,76 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan penduduk perkotaan yang sebesar 39,76 persen. Besarnya pangsa tersebut menunjukkan penduduk perdesaan mengalokasikan bagian lebih besar dari total pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.
Sementara itu, struktur perekonomian DIY pada triwulan II 2026 ditopang sejumlah lapangan usaha utama. Industri pengolahan berkontribusi 11,76 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), diikuti penyediaan makanan dan minuman sebesar 11,48 persen serta konstruksi sebesar 9,73 persen.
“Seperti restoran, UMKM, seperti bakpia itu kan banyak, terus souvenir. Kalau konstruksi itu perumahan-perumahan, pembangunan jalan tol itu,” tambahnya.
Namun besarnya kontribusi suatu sektor terhadap PDRB tidak dengan sendirinya menunjukkan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi di antara rumah tangga.
Meski demikian, pertumbuhan pengeluaran makanan yang lebih besar serta inflasi tahunan yang meningkat menjadi indikator penting untuk mencermati kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cr2/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja