JAKARTA – Pada 2025 lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat marah terkait penggunaan QRIS. Kini di tengah dominasi sistem keuangan global yang kerap mencengkeram pasar berkembang, Indonesia mengambil langkah tegas demi kedaulatan ekonominya. Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), sebuah inovasi radikal untuk memastikan seluruh pemrosesan transaksi domestik dikendalikan sepenuhnya di dalam negeri tanpa ketergantungan pada jaringan asing.
Langkah strategis yang diumumkan dalam Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Jakarta, Kamis (17/8/2026), ini dirancang untuk mendongkrak efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas, sekaligus menegaskan kemandirian finansial nasional di kancah global.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada penguatan ketahanan dan daya saing ekonomi nasional yang berdikari. Kebijakan ini dipersembahkan sebagai wujud nyata kedaulatan bangsa.
Baca Juga: Jelang Lawan Dewa United, Pieter Huistra: PSS Tak Ada yang Kurang, Cuma Kurang Cetak Gol
“Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat.
Oleh karenanya, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri,” ujar Destry.
Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif. Instrumen ini menggunakan QRIS—baik pindaian (scan) maupun Tap—sebagai sumber dana dan sarana transaksi.
Baca Juga: Pemkot Solo Cari Opsi jika Fosil Dinosaurus Museum Tahir Dikembalikan ke Tiongkok
Sejak 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan syariah. Ke depan, KKI akan terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian infrastruktur pembayaran domestik.
Dominasi sistem pembayaran nasional ini juga diperkuat lewat perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini dilanjutkan bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500.000, serta diperluas bagi seluruh kategori merchant untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 demi menekan biaya transaksi pelaku usaha lokal.
Perkembangan akseptasi QRIS kian menunjukkan taji kemandirian ekonomi rakyat. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna, dengan 6,23 juta di antaranya merupakan pengguna baru sepanjang Januari–Juni 2026.
Baca Juga: Terancam Turun Satu Jabatan, Pejabat Sleman Gagal Tunjukkan Kemampuan Manajerial
QRIS kini menjangkau 44,86 juta merchant, di mana 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Sepanjang Semester I 2026, QRIS mencatatkan 12,55 miliar transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92 persen yoy.
Peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% merupakan bentuk sinergi nasional yang sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan program Asta Cita Pemerintah.
Langkah ini sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola kedaulatan ekonominya tanpa intervensi asing.
Editor : Heru Pratomo