Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10, Ini Penjelasan Pemerintah dan Status Terbarunya
JAKARTA – Rencana pemerintah menata kembali penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, kembali menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah tengah mengkaji mekanisme agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Wacana tersebut bukan berarti seluruh masyarakat langsung kehilangan akses terhadap Pertalite. Sampai saat ini, skema pembatasan masih dalam tahap pengkajian dan belum menjadi aturan yang berlaku.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah sedang menguji kemungkinan membatasi subsidi bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Kelompok yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah desil 9 dan desil 10.
Dalam sistem pengelompokan sosial ekonomi, masyarakat dibagi menjadi 10 desil. Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan kelompok tersebut.
Baca Juga: Bukan Sekadar Atraksi Mengerikan, Ini Sejarah dan Makna Debus Banten yang Sarat Nilai Budaya
Dengan skema yang sedang dipertimbangkan, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi memperoleh subsidi Pertalite. Mereka nantinya dapat diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, penting untuk dicatat: rencana tersebut belum berlaku saat ini.
Pemerintah masih menghitung dan menguji berbagai kemungkinan, termasuk bagaimana sistem tersebut diterapkan di lapangan. Purbaya menyampaikan bahwa pembatasan tersebut bukan untuk diterapkan secara mendadak, melainkan menjadi bagian dari upaya bertahap memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Baca Juga: Persoalan Harga Telur Dituding gegara MBG, Peternak di Kebumen Tambah Populasi Ayam
Istilah desil mungkin terdengar teknis bagi sebagian masyarakat. Padahal, konsepnya digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.
Penilaian tidak hanya melihat pendapatan. Sejumlah indikator dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sebuah keluarga, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik hingga kepemilikan aset.
Dari pengelompokan tersebut, masyarakat ditempatkan ke dalam 10 kelompok. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada di kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Karena itu, pembahasan mengenai desil 9 dan 10 menjadi penting ketika pemerintah ingin memastikan subsidi BBM tidak lebih banyak dinikmati masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.
Baca Juga: TMMD Umbulrejo Rampung, Rp 300 Juta Tuntaskan Seluruh Sasaran di Ponjong, Gunungkidul
Kendaraan Juga Jadi Pertimbangan
Selain kondisi sosial ekonomi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jenis kendaraan juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan konsumsi BBM subsidi.
Artinya, pemerintah tidak hanya melihat siapa yang membeli Pertalite, tetapi juga dapat mempertimbangkan kendaraan yang digunakan.
Kementerian ESDM sebelumnya juga telah menerapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per hari per kendaraan sebagai bagian dari efisiensi penggunaan energi.
Baca Juga: TMMD Sengkuyung Tahap III Tuntas Infrastruktur Dibangun, Warga Secang Diminta Merawat dengan Baik
Karena kebijakan berbasis desil masih dalam tahap pembahasan, informasi yang menyebut desil 7 pasti tidak boleh membeli Pertalite belum sesuai dengan keterangan pemerintah terbaru.
Untuk saat ini, pembahasan yang disampaikan pemerintah mengarah pada kelompok desil 9 dan 10, sementara mekanisme finalnya masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Di tengah kekhawatiran masyarakat, satu hal yang perlu digarisbawahi: Pertalite belum otomatis dilarang bagi desil 9 dan 10 saat ini.
Pemerintah masih menguji sistem agar ketika kebijakan benar-benar diterapkan, subsidi energi dapat lebih tepat sasaran tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Berbagai Sumber