JOGJA - Perekonomian DIY pada triwulan I 2026 tumbuh 5,84 persen, melampaui rata-rata nasional maupun Pulau Jawa. Meski demikian, Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X meminta seluruh pemerintah daerah tetap waspada terhadap ancaman inflasi, pelemahan daya beli, hingga meningkatnya kemiskinan akibat gejolak ekonomi global.
HB X mengatakan, pertumbuhan ekonomi DIY sejauh ini masih ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dengan tingkat inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran.
Namun, berbagai dinamika global seperti ketidakpastian geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, hingga potensi kekeringan akibat El Nino harus diantisipasi sejak dini.
"Tekanan global dan domestik itu berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, dan membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan serta memperlambat mobilitas sosial," kata HB X, Jumat (31/7/2026).
Sebagai langkah memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, pemprov telah meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya.
Sistem tersebut disiapkan sebagai instrumen integrasi basis data kemiskinan sekaligus mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
HB X menilai, pengurangan angka kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga membutuhkan tata kelola pembangunan yang didukung data terintegrasi sehingga kesalahan dalam penetapan sasaran penerima manfaat dapat diminimalisasi.
Baca Juga: Walau Tinggal di Asrama, Orang Tua Relakan Keberangkatan Anak ke Sekolah Rakyat Kulon Progo
"Sesuai penegasan Bank Dunia, ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, maka pengurangan kemiskinan tidak cukup dari program bantuan. Harus ditopang tata kelola pembangunan berbasis data terintegrasi guna meminimalisasi kesalahan inklusi dan eksklusi dan intervensi pemerintah tetap tepat sasaran," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, HB X juga mendukung penandatanganan kesepakatan integrasi data oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-DIY sebagai bagian dari implementasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Selain itu, ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan, melalui penguatan strategi 4K.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Kulon Progo Terapkan Aturan Ketat Penggunaan Gadget
Menurutnya, kenaikan harga pangan akan memberikan dampak paling besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Lonjakan harga bertindak sebagai pajak regresif yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, melumpuhkan efektivitas bantuan sosial, dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," bebernya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita