JOGJA - Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY terus menggandeng stakeholder, termasuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY untuk memperluas sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 kepada pelaku usaha.
Kepala Dinkop UKM DIY Agus Mulyono mengatakan, langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, hingga bimbingan teknis (bimtek) yang rutin diikuti pelaku UMKM maupun koperasi di DIY.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Kegiatan tersebut telah dimulai sejak Mei 2026.
Sementara pendataan lapangan secara door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
Pihaknya telah berkolaborasi dengan BPS bahkan sebelum pendataan lapangan dimulai. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha memahami tujuan sensus sekaligus bersedia memberikan data secara benar ketika didatangi petugas.
Baca Juga: Kejari Sleman Masih Telaah Penangguhan Penahanan Raudi Akmal, Tidak Ada Jawaban Otomatis Ditolak
"Kita tentu berkolaborasi dengan BPS. Sebelum itu kita juga sosialisasi ke dua sektor, UMKM dan juga koperasi," ujarnya pada Radar Jogja, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, instansinya sengaja memanfaatkan setiap agenda yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha sebagai media sosialisasi.
Dengan cara tersebut, informasi mengenai sensus ekonomi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM tanpa harus menggelar kegiatan tersendiri.
"Momentum kegiatan di kita apa pun yang terhadap koperasi, apa pun terhadap UMKM, petugas BPS masuk dimomentum itu. Misalnya pelatihan, bimtek atau apa pun. Nah, pada saat itu mereka melakukan sosialisasi yang masif," katanya.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kondisi riil dunia usaha.
"Sehingga program pembinaan, permodalan, pemasaran, hingga pemberdayaan UMKM ke depan bisa disusun lebih tepat sasaran," ungkapnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita