Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengalihkan pemanfaatan belasan ribu unit sepeda motor listrik operasional mendapatkan lampu hijau dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan setuju agar aset negara tersebut dihibahkan kepada para guru honorer di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Yahya merujuk pada hasil pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Sabtu (20/06/2026). Saat itu, pihak BGN memaparkan rencana hibah sebagai solusi agar kendaraan yang sudah terlanjur dibeli menggunakan uang negara tersebut tetap memiliki nilai manfaat dan tidak mubazir menjadi rongsokan.
Meski merestui langkah hibah ini, Yahya memberikan catatan kritis yang tajam. Ia mengaku sejak awal tidak sepakat dengan kebijakan pengadaan motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.
Menurutnya, pengadaan kendaraan itu sejak awal tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Pengelola dapur (gizi) itu tidak memerlukan mobilitas yang tinggi," ujar Yahya. Tidak hanya salah sasaran secara fungsi, ia juga mengkritik keras proses pengadaannya yang dinilai tidak profesional, mulai dari minimnya layanan purna jual (after sales) hingga adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up).
Disegel Kejaksaan Agung Dugaan Korupsi
Peralihan fungsi menjadi motor hibah bagi guru honorer ini merupakan buntut dari sengkarut hukum yang tengah berjalan. Diketahui, sekitar 17.600 unit motor listrik yang awalnya diadakan untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut saat ini tengah disegel oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Belasan ribu motor itu berstatus sebagai barang bukti dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tata kelola program MBG.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengonfirmasi bahwa belasan ribu motor listrik tersebut merupakan aset yang dibeli pada masa kepemimpinan BGN periode sebelumnya (tahun anggaran 2025).
Mengingat statusnya yang berkaitan dengan hukum, Agustina menegaskan bahwa BGN tidak akan gegabah. Sebelum motor-motor tersebut didistribusikan kepada para guru honorer daerah, pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung.
Langkah koordinasi ini diperlukan untuk memastikan mekanisme hukum, status barang bukti, serta proses administrasi hibah dapat berjalan legal tanpa melanggar prosedur hukum yang sedang bergulir.
Bersih-Bersih Aset 2025 Demi Efisiensi Anggaran 2026
Kasus motor listrik ini rupanya menjadi pintu masuk bagi BGN untuk melakukan audit internal besar-besaran. Agustina memaparkan bahwa evaluasi dan pembenahan total tidak hanya menyasar pada sektor kendaraan roda dua saja.
BGN tengah menyisir dan mengevaluasi seluruh paket pengadaan aset yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Aset-aset tersebut meliputi:
Baca Juga: Ezequiel Vidal Dirumorkan Akan CLBK Bersama Persita Tangerang, Berpisah dengan PSIM?
1. Pengadaan komputer jinjing (laptop)
2. Perangkat berbasis Internet of Things (IoT)
3. Sistem kamera pengawas (CCTV)
Langkah "bersih-bersih" dan audit aset ini menjadi bagian dari strategi utama BGN dalam mengefisienkan anggaran belanja tahun 2026. Dengan memaksimalkan pemanfaatan aset tahun lalu yang sudah ada di lapangan, BGN berkomitmen untuk menghapus pengadaan baru yang memiliki fungsi serupa pada tahun ini.
Melalui skema alih fungsi ke guru honorer dan pengetatan anggaran ini, pemerintah dan DPR berharap kerugian negara akibat salah kelola pengadaan di masa lalu dapat ditekan seminimal mungkin.
Editor : Bahana.