KULON PROGO - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan signifikan dan tanpa aba-aba.
Hal ini membuat masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraannya.
Di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), antrean tampak mengular pada pengisian jenis pertalite.
Sementara Pertamax tampak sepi.
Di SPBU Wates misalnya.
Semenjak Pertamax naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter per Rabu (10/6/2026), terjadi lonjakan pembelian Pertalite.
Kepala Unit SPBU Wates Linda Kusdahliyana menyebutkan, lonjakan pembelian Pertalite mencapai 10 persen.
Dari sebelumnya 9.000 liter menjadi 10.000 liter.
Meski demikian, kata Linda, stok BBM Subsidi Pertalite masih aman.
"Distribusinya masih aman," ucap Linda, Kamis (11/5/2026).
Dari pusat, stok Pertalite juga masih tersedia.
Belum ada regulasi pembatasan ketat dari pihak penyedia.
Pengiriman BBM dipastikan tak terhambat.
Baca Juga: Pelatih Meksiko Javier Aguirre Merasa Beruntung Merasakan Tekanan Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Sementara itu Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai berpikir realistis.
Semenjak harga minyak global naik lantaran konflik geopolitik, pemerintah Indonesia memilih bertahan, enggan menaikkan harga.
Hingga akhirnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang semakin menipis.
"Kenaikan ini membuat disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite semakin lebar," ucap Fahmy, Kamis (11/6/2026).
Kenaikan harga Pertamax membuat konsumen beralih jenis bahan bakar yang lebih terjangkau.
Ditambah ketidakpastian ekonomi global, yang menyebabkan nilai Rupiah terhadap dolar Amerika semakin merosot.
Mereka akan membandingkan harga antara Pertamax dan Pertalite yang memiliki selisih lebih besar yaitu Rp 6 ribu.
Migrasi dari Pertamax ke Pertalite diprediksi sekitar 40 persen.
Alhasil, konsumsi pertalite yang disubsidi pemerintah akan melonjak.
Kondisi ini akan memicu pembengkakan anggaran pada pos subsidi BBM.
Lebih jauh lagi, kondisi ini akan memperparah laju inflasi.
Ia menilai, semenjak menegangnya Selat Hormuz dalam geopolitik global, sektor usaha mendapat pukulan berat.
Baca Juga: Susul Kopi Arabika Merapi Merbabu, Pemkab Magelang Ajukan Kopi Robusta Masuk Indikasi Geografis
Banyak industri yang berfokus ke pengolahan BBM merasakan dampaknya. Paling terlihat pada produsen oli, plastik, hingga barang yang berasal dari minyak bumi.
"Idealnya pemerintah melakukan restrukturisasi APBN," ungkapnya.
Pemerintah pusat idealnya melakukan restrukturisasi anggaran.
Langkah ini dimulai dengan realokasi anggaran menyesuaikan kondisi ekonomi global.
Cara ini cukup efektif, mengingat postur APBN 2026 banyak tersita untuk program yang kurang menjangkau masyarakat luas.
Salah satunya, program MBG yang akhir-akhir ini pengelolanya tersandung kasus korupsi.
Realokasi anggaran dapat digunakan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM global.
Hal ini juga dapat mengurangi dampak pembengkakan subsidi Pertalite yang bertumpu di APBN. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva