RADAR JOGJA - Mengelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini tentu bukan perkara mudah.
Namun, Mantan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014, Chatib Basri, menyederhanakan tugas seorang Menteri Keuangan ke dalam tiga pilihan mendasar dalam mengelola fiskal.
Yakni, menaikkan pendapatan, memotong anggaran belanja, atau menarik pinjaman.
Hal tersebut disampaikan Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Melambung Tinggi, Masyarakat Diprediksi Bakal Beralih Ke Pertalite
"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. Hanya tiga itu. Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau tidak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that," ujar Chatib.
Meski terdengar sederhana, Chatib menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global hari ini membuat ruang gerak pemerintah sangat terbatas untuk mengeksekusi pilihan-pilihan tersebut.
• Menaikkan Pendapatan (Pajak) Risiko Tinggi
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan, menggenjot penerimaan negara lewat penyerapan pajak dinilai kurang ideal karena berpotensi membebani dunia usaha dan daya beli masyarakat.
• Menambah Utang Biayanya Mahal
Opsi untuk menarik pinjaman baru juga bukan langkah bijak saat ini.
Suku bunga global yang masih bertengger di level tinggi membuat biaya investasi atau beban bunga utang pemerintah menjadi sangat mahal.
Melihat situasi tersebut, Chatib menilai langkah yang paling realistis dan aman bagi pemerintah saat ini adalah melakukan rasionalisasi alias pemangkasan anggaran belanja negara secara selektif.
Strategi ini diperlukan agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa harus memberikan tekanan baru pada perekonomian.
Kondisi Domestik Tak Seburuk yang Dibayangkan
Di balik tantangan fiskal tersebut, Chatib membagikan kabar baik mengenai kondisi ekonomi dalam negeri.
Menurutnya, situasi ekonomi domestik sebenarnya tidak sekelam yang dikhawatirkan masyarakat.
Pelemahan yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor sentimen global.
Baca Juga: Thomas Tuchel: Inggris bukan Tim Favorit Piala Dunia 2026
Indikator positif ini terlihat dari angka konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat pada kuartal pertama tahun ini, salah satunya berkat dongkrak musiman dari momen Lebaran.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga disokong oleh realisasi belanja pemerintah yang melesat hingga kisaran 20 persen sampai 22 persen.
Sinyal Mengerem Belanja di Akhir Tahun
Kendati demikian, Chatib mengingatkan bahwa tingginya angka belanja pemerintah ini tidak bisa dipertahankan terus-menerus tanpa adanya keseimbangan.
Saat ini, pertumbuhan belanja negara mencapai 34 persen hingga 35 persen, sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di kisaran 18 persen.
Ketimpangan ini memicu kekhawatiran terjadinya perlambatan setoran pajak pada kuartal ketiga dan keempat.
Baca Juga: Mengorbankan Tidur Demi Me-Time? Mengenal Revenge Bedtime Procrastination
Jika belanja pemerintah terus dipaksa tinggi tanpa diimbangi pendapatan yang sepadan, defisit APBN terancam melebar hingga melewati batas aman 3 persen.
Kondisi inilah yang dinilai bisa memicu kecemasan di kalangan investor.
Sebagai solusinya, Chatib memproyeksikan pemerintah mau tidak mau harus mulai mengerem dan memperlambat tempo belanja pada paruh kedua tahun ini.
Kombinasi antara optimalisasi pendapatan dan pemangkasan belanja yang selektif menjadi kunci utama demi menjaga kesehatan kas negara hingga akhir tahun.
Editor : Meitika Candra Lantiva