JOGJA - Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menegaskan pentingnya membangun literasi keuangan berbasis nilai budaya di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi dan meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan special speech dalam pembukaan Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, dan sejumlah kepala daerah serta pemangku kepentingan sektor keuangan.
HB X menekankan, tantangan utama saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses layanan keuangan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar memahami risiko dan mampu mengendalikan perilaku finansialnya.
"Uang tentu penting. Sistem keuangan tentu penting. Tapi uang tidak boleh naik takhta menjadi tujuan akhir seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan," katanya.
Pada momen tersebut, Raja Keraton Jogja itu menilai falsafah Jawa yakni Gemi, Nastiti, Ngati-ati, justru semakin relevan di era ekonomi digital. Gemi dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang, Nastiti sebagai kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, dan Ngati-ati sebagai kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan digital.
Baca Juga: ASN Bantul Wajib Gunakan Kendaraan Non-Fosil Setiap Jumat
Menurutnya, maraknya promosi konsumsi instan hingga skema buy now pay later membuat pengendalian diri menjadi kompetensi penting masyarakat modern.
"Kebebasan finansial bukan terletak pada kemampuan membeli, melainkan kemampuan menahan diri," ujar Gubernur DIY HB X.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 OJK-BPS, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.
Selain itu, outstanding pinjaman online (pinjol) nasional hingga Maret 2026 mencapai Rp101,03 triliun dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm penting agar masyarakat semakin waspada terhadap risiko finansial di era digital.
Dalam konteks DIY, HB X menegaskan kebijakan keuangan daerah tidak hanya diarahkan pada perluasan akses ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
"Di DIY kebijakan keuangan tidak semata-mata diarahkan untuk memperluas akses ekonomi, tapi juga meneguhkan budaya pemberdayaan dengan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan," paparnya.
Menurutnya, Pemda DIY terus memperkuat berbagai program melalui tim percepatan akses keuangan daerah, reformasi kalurahan, pengembangan ekosistem pembiayaan anti-rentenir dan pinjol predator, sekolah berbudaya menabung dan berwirausaha, hingga penguatan SiBakul Jogja yang terhubung dengan pembiayaan formal.
"Yang kami bangun bukan hanya transaksi, tapi ekosistem pemberdayaan. Bukan hanya pasar, tapi daya hidup warga. Kami berharap generasi Jogja tumbuh tidak hanya cerdas secara finansial, tapi juga bermartabat dalam setiap keputusan ekonomi yang mereka ambil," harapnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan literasi finansial harus menjadi budaya baru yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya berhenti di ruang akademik maupun kebijakan.
"Yang kita butuh adalah keberanian menjadikan literasi finansial sebagai arus utama, bukan hanya di ruang akademik atau kebijakan, tetapi di meja makan, di warung kelontong, di obrolan antar generasi, dan di kurikulum sekolah," katanya.
Adapun empat langkah utama yang perlu didorong bersama ke depan, yakni memperkuat edukasi keuangan berbasis komunitas dan nilai lokal, memperluas pembiayaan sehat bagi UMKM dan ekonomi lokal, memperkuat transformasi digital keuangan yang aman dan beretika, serta memperluas pilihan keuangan syariah yang inklusif dan membumi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai Finfest 2026 menjadi momentum penting membangun generasi muda yang tidak hanya melek digital, tetapi juga matang secara finansial.
"Kita tidak boleh membiarkan teknologi tumbuh lebih cepat daripada etika, literasi, dan tanggung jawab finansial sebagai bangsa," ulasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan, tertinggi sejak kuartal III-2022.
"Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup," pungkasnya. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita