JOGJA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian menekan perekonomian domestik.
Hingga saat ini, kurs rupiah tercatat berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS, seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah hingga geopolitik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat rambatan dampak ke berbagai sektor, termasuk harga kebutuhan pokok, transportasi, hingga energi yang turut dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah DIJ.
Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rijadh Djatu Winardi menilai, bahwa pelemahan rupiah saat ini merupakan hasil akumulasi berbagai tekanan global dan domestik yang terjadi secara bersamaan atau perfect storm.
Baca Juga: Sirkuit Balap di Tengah Kota Tinggal Kenangan, IMI DIY Sebut Kini Sudah Tidak Mungkin
Dari sisi global, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi mendorong lonjakan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset aman.
Sementara dari dalam negeri, faktor musiman seperti pembayaran dividen kepada investor asing turut meningkatkan kebutuhan valuta asing. Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal yang semakin terbatas juga memperkuat tekanan terhadap rupiah.
"Kombinasi dari sisi global dan sisi domestik inilah yang menurut saya membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam," jelasnya, Sabtu (16/5).
Menurut Rijadh, pelemahan nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap harga barang melalui mekanisme inflasi impor.
Ketika rupiah melemah, biaya barang impor meningkat dalam denominasi rupiah, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi.
Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, kata dia, akan menghadapi tekanan biaya yang pada akhirnya diteruskan ke konsumen dalam waktu tertentu.
"Masyarakat akan merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak," ujarnya.
Ia menyoroti, di wilayah DIY, kondisi ini berpotensi terasa pada kenaikan harga bahan pangan tertentu yang masih bergantung pada pasokan luar daerah maupun impor, serta tarif transportasi yang sensitif terhadap harga energi.
Selain itu, pelemahan rupiah juga memberi tekanan terhadap anggaran negara, terutama pada sektor subsidi energi yang sangat dipengaruhi komponen impor.
Beban utang luar negeri juga meningkat karena pembayaran dalam rupiah menjadi lebih besar.
"Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas," jelasnya.
Dalam merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia dinilai berada pada posisi dilematis antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menjaga suku bunga tetap rendah penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, namun stabilitas rupiah juga perlu dijaga.
Rijadh menilai pendekatan kombinasi menjadi langkah yang rasional, seperti intervensi di pasar valuta asing serta pemanfaatan instrumen keuangan untuk menarik aliran modal.
"Pendekatan ini menurut saya rasional, karena mencoba menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin belanja negara serta memperkuat sektor domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, khususnya pada pangan dan energi.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor, termasuk produk unggulan dari DIY seperti kerajinan dan sektor pariwisata.
"Penting menjaga daya tahan masyarakat rentan. Program perlindungan sosial harus tetap kuat dan adaptif, karena kelompok ini biasanya paling cepat merasakan dampak dari kenaikan harga," tutupnya. (iza)
Editor : Bahana.