JOGJA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen pada 2026. Namun, target tersebut dinilai Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Denni Puspa Purbasari sulit direalisasikan.
Menurutnya, ada tantangan berat di tengah berbagai tekanan struktural dan eksternal yang membayangi perekonomian nasional. Mulai dari dampak bencana ekologis, ketidakpastian global, hingga persoalan ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya teratasi.
Dampak bencana ekologis yang terjadi pada penghujung 2025 menjadi salah satu tekanan utama. Kerugian ekonomi akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun. Berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,29 persen.
Pada saat yang sama, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja sektor informal. Jumlahnya mencapai 57,8 persen dari total 146,54 juta angkatan kerja.
Kondisi itu diperparah ketidakpastian iklim investasi global, dinamika geopolitik internasional, dan berkurangnya pasokan energi yang dinilai bisa mengancam stabilitas ekonomi. Situasi ini menunjukkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak semata bergantung pada stabilitas makro, tapi juga menuntut peran aktif pemerintah menjawab persoalan struktural yang dirasakan langsung masyarakat.
"Ruang kebijakan fiskal dan moneter pemerintah semakin sempit, dan menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target," katanya Sabtu (10/1).
Beban fiskal, lanjut Denni, semakin berat seiring munculnya dampak ekonomi dari bencana ekologis. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global serta kebijakan perdagangan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dari sisi sektor keuangan, pertumbuhan kredit perbankan yang diperkirakan hanya berada di kisaran 9 persen juga dinilai belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi ekonomi secara signifikan pada 2026.
"Akan sulit dicapai karena berbagai faktor bencana di Sumatra, kebijakan tarif Trump, hingga kebijakan struktural yang minim dan implementasi di masyarakat belum signifikan," jelasnya.
Denni menegaskan, tantangan utama yang perlu segera dijawab pemerintah adalah mewujudkan kondisi full employment atau ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh angkatan kerja.
Menurutnya, tenaga kerja merupakan sumber daya paling utama yang melekat pada manusia, termasuk kelompok rentan. Namun, tenaga kerja baru akan memiliki nilai ekonomi apabila terserap dalam pekerjaan yang produktif.
Ia menilai pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar dalam menciptakan lapangan kerja secara alami. Pemerintah perlu terjun langsung menciptakan kesempatan kerja, memanfaatkan anggaran yang ada, meski harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berujung pada pemborosan anggaran yang bersifat kontraproduktif.
Penciptaan lapangan kerja, lanjut Denni, perlu dirancang dalam skala nasional dan menyasar jumlah angkatan kerja yang besar. Program-program yang terlalu sempit dan hanya menyasar kualifikasi tertentu dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
"Jika PR besar sudah terlaksana, baru dipikirkan bagaimana bisa mengundang pebisnis untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja berupah tinggi. Jangan spesifik dulu baru yang umum," pesannya.
Di tengah tantangan nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY justru memproyeksikan perekonomian DIY pada 2026 tetap tumbuh positif di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen, dengan inflasi yang diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran nasional.
Proyeksi tersebut dinilai mencerminkan sikap konservatif namun tetap optimistis, dengan pertumbuhan ekonomi DIY secara moderat diperkirakan berada di kisaran 5,3 persen hingga 5,4 persen.
Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2026 diperkirakan berada pada interval 5,2 persen hingga 5,6 persen. Ditopang oleh pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, peran pendidikan tinggi, serta kinerja ekspor industri manufaktur seperti garmen, kerajinan, dan mebel.
Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto menyebut, ada tiga catatan strategis dalam penguatan ekonomi DIY. Pertama, penguatan sektor pariwisata melalui pendekatan quality tourism dan bundling atraksi wisata. Kemudian peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi. Terakhir adalah mendorong investasi produktif untuk memperluas penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi DIY.
Editor : Sevtia Eka Novarita