Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengungkapkan ada seorang menteri yang paling ngotot mendorong pemberian izin utnuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
Melansir dari Jawa Pos, hal tersebut disampaikan Yenny saat memberikan sambutan dalam acara Haul ke-16 Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9) malam.
Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny mengaku resah dengan dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya terkait kebijakan konsesi tambang bagi ormas keagamaan.
Keresahan itu, kata Yenny, salah satunya berangkat dari perbincangannya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Yenny, Luhut menegaskan sejak awal tidak setuju dengan kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan publik yang selama ini menuding Luhut sebagai pihak di balik terbitnya peraturan presiden terkait konsesi tambang untuk ormas keagamaan.
“Beliau menyatakan sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan,” kata Yenny menirukan pernyataan Luhut.
Yenny menyebut, Luhut yang juga memiliki pengalaman di sektor pertambangan memahami betul kompleksitas pengelolaan tambang.
Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat, aktivitas tambang justru berpotensi menimbulkan konflik.
“Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” ujar Yenny.
Kekhawatiran Yenny bertambah setelah mendengar penjelasan Luhut mengenai pihak yang paling mendorong agar kebijakan tersebut segera diteken.
Ia menyebut ada seorang menteri yang sangat ngotot mendorong pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.
“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” tutur Yenny.
Lebih lanjut, Yenny curiga terkait adanya kepentingan politik di balik dorongan tersebut.
Ia menilai kebijakan itu berpotensi menjadikan ormas keagamaan sebagai alat legitimasi kepentingan partisan.
“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” pungkasnya.
Muhtar Dinata