Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional mustahil dicapai tanpa pembenahan besar-besaran terhadap iklim investasi di Indonesia, pada acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12).
Ia menggarisbawahi bahwa hingga kini daya saing Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan sejumah negara Asean, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Kondisi tersebut terlihat nyata dari keputusan Nvidia, perusahaan elektronik raksasa asal Amerika Serikat yang lebih memilih Johor, Malaysia, sebagai lokasi investasi di Asia ketimbang Indonesia.
Melansir dari Kemenkeu.go.id, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah melalui Kemenkeu menghadirkan Task Force Debottlenecking, sebuah program yang berfungsi mengurai persoalan investasi yang selama ini mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia.
Program ini disiapkan sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang mereka temui secara langsung di lapangan.
Setiap laporan nantinya akan dibahas secara rutin dalam sidang debottlenecking yang nantinya digelar secara berkala.
“Di situ, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ungkap Menkeu dalam sambutan acara ini.
Menkeu meyakini bahwa pendekatan berbasis temuan di lapangan akan menghasilakan perbaikan yang lebih efektif terhadap ekosistem investasi nasional.
Keyakinan tersebut didukung rekam jejak pemerintah dalam menyelesaikan 193 kasus debottlenecking dengan nilai proyek sekitar 894 triliun rupiah pada periode 2016-2019.
Dengan pengalaman tersebut, pemerintah melalui Kemenkeu kini ingin memastikan bahwa reformasi kebijakan di masa depan dibangun berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya dari perspektif peraturan di atas kertas.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan menata ulang alur penyusunan regulasi, dengan memprioritaskan masukan dari dunia usaha. Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian besar pada stabilitas pasar domestik.
Salah satu langkahnya adalah mengetatkan pengawasan barang impor ilegal, terutama barang bekas, yang berpotensi mematikan industri dalam negeri. Upaya tersebut dimaksudkan agar kapasitas produksi lokal mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkembang.
Menkeu menambahkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai bila tiga elemen utama berjalan beriringan, yakni penguatan permintaan dalam negeri, koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter, serta peningkatan kualitas iklim investasi.
Dengan kombinasi tersebut, pemerintah optimis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, kemudian meningkat secara bertahap menuju target 8% dalam empat hingga lima tahun mendatang.
Penulis: Alif Rizki Wahyu N K