YOGYAKARTA – Kabar gembira bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan ekspansi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mempermudah pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni.
Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam penyaluran KPP karena tumbuhnya sektor UMKM di bidang perumahan dan industri pendukung seperti bahan bangunan, furnitur, dan jasa konstruksi.
Baca Juga: Pemain Serba Bisa PSIM Jogja Ezequiel Vidal, Kaki Kiri Kuat tapi Posisi Sayap Kanan Jadi Pilihan
“Selama dua tahun terakhir pertumbuhan KPR subsidi di Yogyakarta meningkat konsisten. Kami melihat potensi besar sinergi antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemda, dan geliat para pengembang rumah subsidi,” ujarnya dalam acara Sosialisasi & Akad KPP di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (9/11).
Menurut Hermita, karakter ekonomi Yogyakarta yang stabil ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM menjadi modal kuat bagi program ini. Apalagi, banyak pelaku UMKM yang juga menjadi bagian dari ekosistem perumahan — mulai dari pemasok bahan bangunan hingga kontraktor kecil.
“Lewat KPP, kami ingin memperluas akses pembiayaan bagi mereka yang selama ini berperan langsung dalam pembangunan rumah rakyat. Suku bunga yang kami tawarkan juga kompetitif, hanya sekitar 5,99 persen hingga Desember 2025,” jelasnya.
Baca Juga: Persak Kebumen Tunjuk Gatot Barnowo Jadi Pelatih
BTN juga menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran KPP, antara lain pelatihan tenaga pemasaran, digitalisasi proses pengajuan, dan kolaborasi antarunit seperti KPR, KUR, dan pembiayaan perumahan.
Dengan potensi besar sektor UMKM dan dukungan pemerintah daerah, Yogyakarta menjadi daerah pertama yang disasar BTN untuk memperluas program KPP. Selanjutnya, ekspansi akan dilakukan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kami ingin UMKM tidak hanya jadi bagian dari pembangunan rumah, tapi juga punya rumah sendiri,” tutur Hermita.
Dukungan Pemerintah: UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Penerima Bantuan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha di daerah.
“Masalah UMKM butuh modal bisa diselesaikan lewat BTN dan BPD DIY. Mereka bisa pinjam sampai Rp20 miliar. Tidak perlu lahir orang kaya baru, tapi UMKM yang lahir dari Yogyakarta,” ujar Ara.
Baca Juga: Tak Aktif Berkompetisi Dua Musim Berturut-turut, Bantul United Dapat Warning dari Asprov PSSI DIY
Ara juga berharap bank daerah membuka layanan cepat bagi masyarakat agar program ini benar-benar terasa manfaatnya.
“Kita jangan bangga jadi penerima bansos, tapi bangga kalau kelas menengah lahir dari proses pembangunan dan kerja keras,” imbuhnya.
Bangun Ekosistem Perumahan Rakyat
Staf Khusus Kepresidenan Muhammad Qodari menilai model ekosistem perumahan yang dikembangkan di Yogyakarta bisa menjadi contoh nasional. Menurutnya, dalam satu ekosistem ada pengembang, perbankan, toko bangunan, dan masyarakat calon pembeli rumah.
Baca Juga: 43 Praktisi Yoga Ikuti Yoga Trois 2025 FIKK UNY
“Program ini nyata, bahkan sampai ada ‘klinik perumahan’ untuk menyelesaikan langsung persoalan antara perbankan, developer, dan calon konsumen,” katanya.
Qodari menambahkan, program perumahan rakyat kini terus meningkat. “Tahun lalu ada 200 ribu rumah subsidi, sekarang 350 ribu, dan perbaikan rumah mencapai 400 ribu unit. Target kami bisa tembus hingga satu juta unit,” ujarnya.
Editor : Heru Pratomo