Hal ini dipicu oleh desakan yang disampaikan sejumlah tokoh, ekonom, hingga partai politik yang menilai pengalihan saham BCA ke pihak swasta pada awal 2000-an yang terkait erat dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) perlu diusut kembali.
Isu yang berhembus ini menjadi perhatian di kalangan investor pasar modal sebab hal ini berkaitan dengan BBCA yang merupakan salah satu emiten perbankan raksasa.
Ketidakpastian arah kebijakan negara terhadap saham ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan membuat investor kehilangan kepercayaan dalam jangka pendek.
Skandal BLBI BCA Tahun 2002
Pada tahun 2002, sekitar 51% saham BCA dilepas ke investor asing dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Proses akuisisi oleh Farallon melalui Farindo Investment Limited, yang diketahui dikendalikan oleh Djarum Grup menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan nilai wajar bank sebesar itu. Kasus ini menjadi mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan BCA.
Sejarahnya, pada tahun 1998, di tengah krisis moneter di Indonesia, BCA mengalami tekanan finansial yang sangat berat dan nyaris bangkrut. Untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional, negara mengambil alih kendali BCA sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan.
Empat tahun kemudian, tepatnya pada 2002, pemerintah memutuskan untuk melepas 51 persen saham BCA kepada pihak swasta dengan nilai Rp5 triliun. Keputusan ini menuai kritik karena banyak pihak menilai harga tersebut jauh di bawah nilai wajar dan dinilai malah merugikan negara.
Desakan Sejumlah Tokoh
Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas, Sasmito menilai salah satu langkah pentingnya adalah mengambil kembali 51% saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Sasmito menuturkan, negara harus mengambil alih kembali 51% saham BCA karena dibeli menggunakan dana BLBI yang berasal dari uang rakyat.
“Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51% saham BCA, tanpa harus bayar.” Ujar Sasmito, Senin (12/8/2025). Dikutip dari Monitor Indonesia.
Sasmito menilai, jika penegakan hukum terhadap skandal BLBI-BCA terus terhenti, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini, apalagi terhadap janji Prabowo untuk memberantas segala bentuk korupsi.
Dukungan wacana pengambilalihan saham BCA ini juga datang dari kalangan politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan terbuka menyuarakan dukungan terhadap langkah tersebut.
Ahmad Iman Syukri, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP Partai Kebangkitan Bangsa menilai adanya dugaan indikasi rekayasa saat dahulu mengakuisisi. Pengambilalihan 51% saham BCA perlu diteruskan.
Dukungan terhadap pengusutan ulang kasus ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Abdullah meminta KPK untuk segera menindaklanjuti temuan Pansus DPD dan melakukan penyelidikan serta penyidikan secara menyeluruh. “Temuannya sudah ada, KPK jangan ragu untuk mengusut dugaan korupsi dalam kasus BLBI-BCA,” Ungkapnya. Dikutip dari Mistar.id.
Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bank Central Asia (BCA) Tbk maupun pemerintah, terkait desakan untuk mengambil alih 51% saham BCA.
Isu ini dinilai dapat menjadi bola panas dalam waktu dekat, terutama jelang pembahasan RAPBN 2026 dan kemungkinan revisi UU Keuangan Negara terkait utang BLBI.
Isu wacana pengambilalihan saham BCA oleh negara kembali mengingatkan isu skandal terbesar BLBI.
Di satu sisi, desakan untuk mengembalikan aset negara demi keadilan fiskal sangat kuat. Namun di sisi lain, langkah ini berpotensi mengganggu stabilitas pasar dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
Penulis: Ayu Andayani Saputri
Editor : Bahana.