JOGJA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, menandai dimulainya uji coba penjualan dan distribusi kelembagaan untuk 81.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 103 di antaranya dijadikan model percontohan.
Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Amirullah Setya Hardi menilai, KDMP menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Telebih di sana banyak potensi yang tergarap maksimal.
"Menggerakkan potensi ekonomi desa menjadi hal penting," katanya Selasa (5/8).
Ditambah lagi dengan jumlah anggota koperasi di Indonesia yang mencapai sekitar 8 juta orang. Hal tersebut menurutnya sangat signifikan untuk memperluas gerakan koperasi nasional.
Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup hanya dilihat dari kuantitas. Tantangan terbesar menurutnya justru terletak pada sejauh mana koperasi benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara universal.
"Koperasi beda dari badan usaha biasa. Kesejahteraan anggota itu prioritas utama,” pesannya.
Selain itu, prinsip kemandirian, partisipasi aktif anggota, dan keberlanjutan usaha harus diterapkan sungguh-sungguh. “Kalau tidak, koperasi ini bisa jadi hanya formalitas di atas kertas," tegasnya.
Lebih lanjut, Amirullah juga menyoroti pentingnya inovasi dan terobosan layanan agar koperasi mampu bersaing dengan sumber pembiayaan nonformal. Seperti pinjaman online dan rentenir yang saat ini lebih mudah diakses masyarakat desa.
"Koperasi harus hadir sebagai alternatif yang aman, cepat, dan memberdayakan. Pelayanan kebutuhan dasar seperti bahan pokok, pupuk, hingga layanan keuangan harus tersedia dan dapat diandalkan," bebernya.
Selain itu, dia juga berharap keberadaan KDMP bukan sekadar proyek jangka pendek dari pemerintah. Melainkan gerakan ekonomi jangka panjang yang melibatkan masyarakat desa secara aktif.
Menurutnya jika koperasi dikelola sesuai prinsip dan mendapat dukungan dari pemerintah di pasokan barang atau modal usaha, masyarakat desa akan lebih sejahtera. “Lalu, dampak positifnya akan terasa hingga level nasional," tandasnya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita