Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Populasi UMKM di Kebumen Capai Lebih dari 100 Ribu, BUMD Diminta Hadir

Muhammad Hafied • Sabtu, 26 Juli 2025 | 15:30 WIB
Ketua Pansus Raperda UMKM Yulianto. (M Hafied/Radar Jogja)
Ketua Pansus Raperda UMKM Yulianto. (M Hafied/Radar Jogja)

 

 

 

 

KEBUMEN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kebumen mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya fokus mengejar profit, tetapi juga ikut memikirkan nasib pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Langkah ini dinilai cukup strategis untuk memperkuat sistem ekonomi daerah melalui geliat sektor usaha.

Ketua Pansus III DPRD Kebumen Yulianto mengatakan, keterlibatan BUMD terhadap UMKM sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan. Pola kebijakan ini diharapkan dapat sebagai solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha kecil.

Seperti minimnya akses pembiayaan, rendahnya daya saing serta kurangnya jejaring pemasaran. "Sudah saatnya BUMD mau jadi bapak asuh UMKM. Nah ini yang akan kami dorong," jelas Yuli kepada Radar Jogja, Jumat (25/7).

BUMD, kata Yuli, mestinya tidak melulu fokus memberikan pamasukan ke kas daerah, tetapi juga perlu berkontribusi aktif ke masyarakat melalui kelompok UMKM. Menurutnya, sinergi antara BUMD dan UMKM dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

"Populasi UMKM di Kebumen itu di atas 100 ribu. BUMD harus hadir. Mereka kan boleh, misal bantu dari segi kemasan. Itu jauh lebih tepat sasaran. Timbang kebanyakan buat sponsor gak karu-karuan," terangnya.

Dia menyebut, perusahaan daerah bisa saja berperan sebagai mitra dagang, distributor serta penyedia platform digital produk UMKM Kebumen. Yuli juga menyinggung pentingnya eksekutif membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) khusus yang fokus mengurus UMKM.

"Kalau UMKM tergarap dengan baik, harusnya Kebumen keluar dari zona miskin. Saya yakin jadi kekuatan baru," jelas legislator yang duduk di Komisi A itu.

Saat ini, lanjut Yulianto, pansus sedang berkutat pada pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro. Dalam draft regulasi tersebut akan diatur berbagai ketentuan.

Seperti soal pendanaan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan hingga sanksi. "Kami tidak ingin ada program yang penting habis anggaran. Perda yang kami bahas supaya output terukur," kata Yuli.

Terpisah, Ketua Asosiasi UKM Kebumen Setya Widodo juga mendorong agar BUMD lebih berperan aktif terhadap keberlangsungan pelaku usaha. Dia memberi contoh kontribusi BUMD kepada pelaku usaha salah satunya dapat menjadi distributor bahan baku guna memangkas ongkos biaya produksi.

Selain itu BUMD juga bisa hadir sebagai fasilitasi penyediaan kemasan agar produk akhir lebih berkualitas. "Ketika bahan baku mudah dan murah, saya pikir teman-teman lebih semangat. BUMD perlu ke arah sana. Terus akses packaging lebih bisa membantu," terangnya. (fid/pra)

Editor : Heru Pratomo
#kebumen #UMKM #BUMD