JOGJA – Sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan keluarga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kick off Bulan Literasi Keuangan 2025 di Hotel Grand Keisha, Jalan Gejayan, Kaliwatu, Condongcatur, Depok, Sleman, Selasa (27/5/2025).
Ini sekaligus untuk mengedukasi maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang didukung oleh penyuluh keluarga berencana (KB).
"Rendahnya literasi keuangan di tingkat keluarga meski tidak secara langsung memang turut memicu berbagai persoalan sosial," ujar Deputi Bidang Penggerakan Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso di sela acara.
Berdasar survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK bersama BPS menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 66,46 persen.
Angka ini hanya naik sedikit dibandingkan 2024 lalu yang mencapai 65,43 persen.
"Kurangnya kemampuan mengatur keuangan sering kali menyebabkan alokasi dana keluarga menjadi tidak tepat sasaran," tuturnya.
Baca Juga: Upacara Adat Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri, Jadi Ungkapan Syukur Warga Mancingan, Parangtritis
Menurutnya, pengelolaan keuangan keluarga sangat mempengaruhi berbagai keputusan penting.
Beberapa di antaranya terkait kesiapan menikah yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi anak yang berpotensi memunculkan kasus stunting.
Survei nasional pada 2024, prevalensi stunting nasional diangka 19,8 persen. Sedangkan di DIY, prevalensinya sebesar 11,27 persen.
“Ada keluarga yang punya uang, tapi tidak digunakan untuk beli kebutuhan anak, malah buat merokok. Itu menunjukkan bahwa literasi keuangan masih rendah. Padahal, kebutuhan gizi sangat menentukan tumbuh kembang anak dan kaitannya dengan stunting sangat jelas,” jelasnya.
Selain kasus tersebut, fenomena pinjol dinilai marak terjadi dan berdampak pada perekonomian keluarga masyarakat menengah ke bawah.
OJK mencatat, jumlah pengaduan terkait pinjol dan investasi ilegal ke lembaga itu mencapai 15.162 kasus pada 2024. Di antara 60 persen atau 9.061 kasus berasal dari nasabah perempuan.
Usia 26-35 tahun mmenjadi data terbanyak melaporkan kasus pinjol ilegal. Total ada 6.348 aduan, diikuti oleh kelompok usia 17-25 tahun dengan 3.476 aduan.
“Karena dengan akses teknologi yang sekarang sangat dekat, hampir semua keluarga punya gadget. Itu membuka akses yang mudah ke pinjaman online, sayangnya banyak yang ilegal,” terangnya.
Maka dari itu, pelatihan literasi keuangan yang menyasar para penyuluh KB dianggap strategis.
Secara nasional, para penyuluh jumlahnya mencapai lebih dari 18 ribu. Mereka diharapkan bisa menjadi agen literasi keuangan di tingkat akar rumput.
Meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat dan menekan praktik ekonomi berisiko.
“Penyuluh ini adalah ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau mereka dibekali pemahaman yang kuat, mereka bisa edukasi masyarakat agar tidak terjebak investasi bodong atau pinjaman ilegal,” tandasnya.
Kepala OJK DIY Eko Yunianto menambahkan, penyuluh KB di DIJ juga bisa menjadi duta literasi keuangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi dampak risiko perekonomian masyarakat.
"Saat ini, banyak masyarakat terjebak dalam investasi ilegal dan pinjaman online ilegal," ujarnya.
Baca Juga: Bibit dan Sekolah Vokasi UNS Teken MoU, Dorong Mahasiswa Melek Investasi dan Keuangan Digital
Sekprov DIY Beny Suharsono menyampaikan, para penyuluh KB yang telah diberi pelatihan diharapkan mampu memberi literasi pengelolaan keuangan hingga tingkat keluarga.
Harapannya masyarakat dapat menghindari kemiskinan.
"Kami sepakat kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat bulan literasi, tetapi juga bisa diteruskan dalam aktivitas lainnya untuk memperkuat pemahaman keuangan masyarakat," ujarnya. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita