JOGJA - Anggota DPD RI/MPR RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat dengan menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema "Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan" di Pendopo Kraton Kilen, Yogyakarta (21/4/2025).
Acara ini menjadi wadah dialog terbuka antara GKR Hemas sebagai senator dari DIY dengan berbagai elemen masyarakat dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh beragam komunitas yang mewakili sektor-sektor strategis masyarakat, seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, kelompok perempuan, komunitas seni budaya, hingga generasi muda.
Hadir pula sebagai narasumber Gatot, sebagai pegiat pemberdayaan masyarakat. Dalam diskusinya, beliau memberikan pandangan kritis mengenai tantangan dan peluang penguatan ekonomi rakyat di era sekarang.
Dalam sambutannya, GKR Hemas menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan negara terhadap ekonomi rakyat sebagai fondasi utama pembangunan yang berkeadilan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara angka, tanpa memastikan bahwa masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Ekonomi kerakyatan harus menjadi jalan utama agar kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas GKR Hemas.
Beliau juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap sektor informal, keberlanjutan pasar tradisional, dan akses yang adil terhadap pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi mikro dan kecil.
Sementara itu, narasumber Gatot dalam paparannya menggarisbawahi bahwa tantangan utama ekonomi kerakyatan saat ini adalah ketimpangan struktural dan minimnya dukungan kebijakan yang konsisten.
“Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas, bukan semata proyek-proyek besar yang tak menyentuh kebutuhan rakyat. Kekuatan lokal harus dihidupkan kembali, termasuk melalui koperasi, ekonomi berbasis desa, dan penguatan ekosistem UMKM,” jelas Gatot.
Peserta yang hadir secara aktif menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari sulitnya akses permodalan, lemahnya pemasaran produk lokal, hingga kebutuhan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku ekonomi rakyat. Dialog berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam berkontribusi terhadap arah kebijakan yang lebih inklusif.
Melalui kegiatan ini, GKR Hemas menyatakan akan membawa seluruh masukan yang diterima dalam agenda kerja di DPD RI dan MPR RI sebagai bagian dari fungsi representasi daerah serta evaluasi kebijakan nasional.
“Aspirasi masyarakat ini sangat penting, karena inilah suara langsung dari akar rumput yang selama ini sering tak terdengar. Saya akan terus memperjuangkan agar suara-suara ini menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan di pusat,” ujar GKR Hemas.
Kegiatan ini merupakan upaya GKR Hemas dalam memastikan proses demokrasi berjalan partisipatif dan responsif, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil harus selalu dimulai dari bawah — dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Editor : Heru Pratomo