Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran belanja negara hingga Rp 306,6 triliun.
Target besar ini bertujuan untuk menghemat kas negara, yang salah satunya diwujudkan dengan penghematan biaya di tiap kementerian dan lembaga negara.
Presiden Prabowo, dalam pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur (10/2), menegaskan, ada pihak-pihak yang mencoba melawan dirinya.
"Ada yang mau melawan saya, merasa sudah kebal hukum jadi Raja Kecil. Saya mau hemat uang untuk rakyat," jelasnya.
Mengikuti arahan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun merinci 16 pos belanja yang harus dihemat oleh kabinet, dengan nilai total mencapai Rp 256,1 triliun.
Langkah pemangkasan anggaran ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara lain juga telah mengambil kebijakan serupa.
Yuk, simak bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di berbagai negara!
Vietnam
Sebelum Indonesia, Vietnam sudah terlebih dahulu memulai langkah pemangkasan anggaran.
Pada tahun 2024, negara yang dikenal dengan julukan "Harimau Asia" ini memangkas anggaran belanja sebesar 113 triliun, setara dengan Rp 72 triliun. Selain itu, Vietnam juga melakukan pengurangan jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22.
Bahkan, pemangkasan ini berpotensi menyebabkan sekitar 100.000 pekerja kehilangan pekerjaan atau memilih pensiun dini.
Meski kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak sosial, Pemerintah Vietnam percaya bahwa pengorbanan ini akan membawa hasil besar dalam jangka panjang.
Dengan kebijakan ini, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 2%, dengan harapan menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump membentuk sebuah departemen khusus yang dikenal dengan nama Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Di bawah pimpinan Elon Musk, departemen ini mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan pegawai negeri, hingga pemangkasan pegawai secara besar-besaran.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah AS menawarkan insentif bagi lebih dari 2 juta pegawai negeri yang bersedia mengundurkan diri, dengan total penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp 1.600 triliun.
Hingga awal 2025, sekitar 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini. Pemangkasan pegawai ini bahkan diperkirakan akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi, terutama dari serikat pekerja yang menilai pemangkasan ini kurang dipersiapkan dengan matang.
Selain itu, pemangkasan juga mencakup pembekuan anggaran untuk lembaga bantuan internasional USAID dan pemotongan miliaran dolar untuk dana penelitian biomedis.
Inggris
Mulai Desember 2024, Inggris merencanakan pengurangan lebih dari 10.000 pegawai negeri. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menyadari adanya lonjakan jumlah pegawai akibat Brexit dan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Rachel Reeves meminta setiap kementerian untuk memotong anggaran sebesar 5%.
Selain pengurangan pegawai, fokus juga diarahkan pada efisiensi birokrasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Namun, kebijakan ini juga menghadapi kritik dari serikat pekerja yang menilai bahwa langkah tersebut terlalu drastis.
Kekhawatiran Masyarakat Efek Samping Pemangkasan Anggaran
Di Indonesia, meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian negara, banyak kalangan yang khawatir dengan dampaknya, terutama terkait dengan pemangkasan pegawai non-ASN atau honorer yang tengah ramai diperbincangkan.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai hal ini, rumor tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal membuat banyak masyarakat resah.
Ditambah, ada kecemasan adanya pemotongan anggaran di sektor pendidikan, yang akan membuat banyak kalangan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan murah.
Banyak orang yang merasa bahwa pengurangan anggaran di sektor pendidikan justru akan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin akan semakin kesulitan untuk mengakses pendidikan.
Penulis: Abel Alma Putri