JOGJA - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY mendapatkan penghargaan dari Gubernur DIY Hamengku Buwono X Selasa (17/12/2024). Hal ini atas perannya dalam pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).
Penghargaan langsung diberikan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X. Selanjutnya, diterima oleh Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad.
Santoso mengaku bersyukur atas penghargaan ini. Penghargaan kedua di tahun ini, merupakan pelaporan dari 2023. Sedangkan penghargaan pertama di tahun lalu, berdasarkan pelaporan tahun 2018-2022.
Total dana TSLP yang disalurkan oleh BPD DIY sendiri pada 2024 sejumlah Rp 9.146.209.542,00. Angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2023 sejumlah Rp 8.138.564.943,00.
"Jadi bukan hanya persoalan laba. Sejak didirikan sampai sekarang, salah satu fungsi kami adalah mendukung program perekonomian daerah," katanya.
Susanto mengatakan, alokasi untuk TSLP memang selalu naik. Dia berharap ini bisa mengurangi beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Terlebih, bagi kelas menengah yang sedang turun posisinya.
"Ini kontribusi kami. Semoga bisa membantu untuk mengembalikan mereka pada posisi semula," katanya.
TSLP BPD DIY sendiri terbagi dalam beberapa sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup sosial ekonomi, dan UMKM.
Program yang diselenggarakan juga beragam. Misalnya, beasiswa bagi anak berprestasi yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu. Pelatihan untuk jadi wirausaha muda, dan perbaikan dan pengadaan prasarana pasar. Kemudian pembuatan sumur bor di wilayah kekeringan, hingga pengadaan mesin pengolah sampah di pasar.
Susanto menyebut, program yang berbeda ini memang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di daerah masing-masing. Sehingga, program yang diberikan tidak sekadar jadi bantuan sosial. Tetapi bisa menunjang embrio kegiatan ekonomi berbasis lokal.
"Kami juga mengembangkan micro business simulation. Jadi, kelompok ibu-ibu kami berdayakan," ucapnya.
Terkait program lingkungan yang juga dilakukan, dia mengatakan ini adalah wujud pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, dunia bank memang harus mempertimbangkan persoalan ini.
"Program sampah itu jadi risiko yang harus dihadapi perbankan. Ini kaitannya dengan iklim," ungkapnya.
Paku Alam X sendiri menyebut peran dari dunia usaha maupun lembaga non-pemerintah membawa harapan baru atas pembangunan daerah. Dia menilai, pembangunan berkelanjutan adalah misi bersama yang menuntut inovasi, keberanian, dan integrasi. "Perjalan belum usai. Jadi perkuat sistem kolaborasi," katanya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita