RADAR JOGJA - Program Subsidi Tepat merupakan upaya agar penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik Jenis solar (B30) dan pertalite (RON 90) lebih tepat sasaran terus bergulir.
Program subsidi tepat solar mengawali mekanisme penyaluran menggunakan QR Code dinilai cukup efektif. Melanjutkan keberhasilan pelaksanaan program QR Code solar tersebut, kini dijalankan pembelian BBM jenis pertalite roda empat menggunakan QR Code di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di DIY
Pembukaan pendaftaran subsidi tepat pertalite terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah di Indonesia hingga saat ini. Pendaftaran subsidi tepat pertalite bisa dilakukan secara online melalui website yang bisa dibuka dari handphone maupun komputer dan melalui aplikasi MyPertamina serta pendaftaran secara offline dengan mendatangi booth pendaftaran di area-area yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat.
Berbagai respon dan tanggapan muncul dari sejumlah kalangan atas penerapan program subsidi tepat pertalite dengan QR Code khususnya di wilayah DIY. Di antaranya Yoga Bayu Wijaya, warga Kaliabu Banyuraden Gamping Sleman yang menyatakan tidak masalah mekanisme pembelian pertalite dengan QR Code diterapkan sebab dapat membedakan konsumen yang bersubsidi dan non subsidi.
"Saya nurut saja dan sudah pakai QR Code setiap kali beli pertalite. Sejauh ini membantu membedakan konsumen yang butuh BBM bersubsidi dan yang tak layak menerima pertalite di SPBU," ujarnya usai mengisi pertalite menggunakan QR Code di SPBU 4155202 Coco Tegalrejo, Senin (19/8).
Dikatakan Muslikan, warga Bantul yang tengah membeli pertalite menggunakan QR Code di SPBU 4455206 Terban. Ia sudah hampir setahun memakai QR Code untuk membeli pertalite dan mudah mendaftarnya secara online sejak awal. Menurutnya lebih enak memakai barcode karena lebih cepat, efisien dan tidak ribet setiap kali membeli pertalite.
Topo Handono, warga kota Yogyakarta juga sepakat menggunakan QR Code karena sangat membantu kalangan juru mudi yang memang kendaraan membutuhkan pertalite. Ia mengaku dari awal pendaftaran hingga terverifikasi mendapatkan QR Code, prosesnya sangat mudah dan cepat secara online.
Baca Juga: Kenali, Skill yang Perlu Dimiliki Sebagai Seorang Content Creator
Baca Juga: Golkar Masih Petakan Sosok Pendamping Calon Wali Kota Jogja Afnan Hadikusumo, Begini Strateginya
" Pakai barcode untuk membeli pertalite sangat mudah dan cepat. Ini juga jadi tepat sasaran apabila pakai barcode. Jadi lebih menjamin siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," tegas Noval, warga Sleman yang juga membeli pertalite menggunakan barcode di SPBU 4455206 Terban.
Senada, Eko Wahono dari Gamping Sleman menyebut mengikuti kebijakan yang digulirkan pemerintah terkait pembelian BBM bersubsidi. Jika sekarang membeli pertalite harus memakai QR Code maka dirinya akan mengikuti. Keuntungannya konsumen bisa mendapatkan subsidi yang bisa dimanfaatkan dan sesuai peruntukannya. Di samping itu, penggunaan QR Code adalah salah satu langkah agar BBM bersubsidi tepat sasaran.
Baca Juga: Sebanyak 630 Pelajar di Bantul Belajar Ilmu tentang Pernikahan, Ini Penjelasan Kankemenag Bantul
Baca Juga: Sebanyak 630 Pelajar di Bantul Belajar Ilmu tentang Pernikahan, Ini Penjelasan Kankemenag Bantul
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat program subsidi tepat pertalite memang harus dilakukan karena beban APBN membengkak. Alokasi belanja subsidi ini selalu membengkak mencapai Rp 90 triliun setiap tahun karena sekitar 80 persen tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah harus serius menjalankan program subsidi tepat pertalite.
Fahmy menyatakan apabila program tepat sasaran pertalite berhasil dilaksanakan maka bakal menghemat dan menyelamatkan APBN untuk belanja subsidi. Penghematan anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial.
Lebih lanjut, Fahmy menyebut tidak kalah pentingnya adalah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi Perpres guna lebih memperinci mekanisme yang digunakan penyaluran BBM bersubsidi, seperti kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi dan lainnya.
“ Itu semua harus dijelaskan secara eksplisit diatur dalam Perpres tersebut, termasuk adanya sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan Perpres tersebut,” imbuhnya.
Editor : Heru Pratomo