RADAR JOGJA - Kehadiran layanan internet Starlink yang sudah resmi beroperasi di Indonesia mengusik para pelaku jasa telekomunikasi di Indonesia.
Apalagi karpet merah yang diberikan kepada perusahaan milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk itu juga terkait dengan landing rights atau hak labuh satelit.
"Dengan landing rights itu bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di wilayah remote, puskesmas saja," tegas Komisaris Independen Telkom Indonesia Wawan Iriawan saat ditemui di Plasa Telkom Jogja Selasa (21/5).
Saat peluncuran layanan internet Starlink di Bali, disebutkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melayani fasilitas kesehatan yang selama ini belum terjangkau layanan internet.
Tapi, kata Wawan, dengan mengantongi landing rights tersebut satelit yang dimiliki Starlink juga bisa melayani semua wilayah Indonesia.
Apalagi ternyata, Starlink juga menyediakan layanan business-to-consumer (B2C) untuk sektor ritel dan konsumen akhir. Tak lagi business-to-business (B2B) seperti halnya dengan Kemenkes tersebut.
Dampaknya, lanjut dia, bisnis satelit di Indonesia tidak lagi laku. Itu karena satelit yang dimiliki penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini ditempatkan di orbit yang lebih tinggi, yakni Geostationary Orbit (GEO).
Beda dengan satelit Starlink dengan level ketinggian yang rendah atau Low Earth Orbit (LEO). "Jelas yang satelitnya lebih tinggi tidak menjangkau sebaik yang lebih rendah," ungkapnya.
Dia menyebut, layanan internet yang dimiliki perusahaan telekomunikasi selama ini akan tergerus.
Terbukti baru beberapa hari saja resmi beroperasi di Indonesia, Starlink sudah melakukan praktik banting harga.
Hal yang sulit dilakukan penyedia layanan internet selama ini. Karena juga harus membayar pajak dan sebagainya.
Dia memastikan, jika praktik dumping harga yang dilakukan Starlink dibiarkan akan mematikan usaha telekomunikasi di Indonesia secara
Wawan menyebut akan terjadi disrupsi dunia telekomunikasi di Indonesia. Tak hanya pada Telkom, dia menyebut provider lain hingga penyedia broadband lokal akan terganggu bisnisnya.
"Jika dibiarkan nantinya pendapatan negara, termasuk dari pajak akan terus berkurang," paparnya.
Karena itu dia mendorong perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk bersama-sama mendorong persaingan usaha yang sehat.
Termasuk mendesak pemerintah untuk melakukan proteksi pada sektor telekomunikasi lokal.
Dia mencontohkan, jika selama ini perusahaan telekomunikasi sudah dibebani kewajiban perpajakan hingga terkait pemanfaatan data center di dalam negeri, juga harus diterapkan pada Starlink.
"Termasuk aturan terkait TKDN (Total Komponen Dalam Negeri) juga harus ditegakkan aturannya," tegas dia.
Terakhir, dia juga mewanti-wanti pemerintah terkait karpet merah yang sudah diberikan kepada Starlink, pemerintah melakukan perhitungan secara akurat apabila Tesla tidak jadi membangun ekosistem battery dan kendaraan listrik di Indonesia.
Editor : Heru Pratomo