RADAR JOGJA - Pemerintah terus mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) untuk memasukkan produknya dalam katalog elektronik (e-katalog).
Dengan begitu, produk-produk tersebut bisa dibeli oleh pemerintah melalui kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Apalagi tahun ini, target nilai transaksi pada e-katalog sebesar Rp 500 triliun.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi memastikan, transaksi belanja pemerintah akan pro terhadap pelaku UMKK.
"Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pro produk dalam negeri (PDN) dan UMKK dapat menggerakkan ekonomi lokal maupun nasional," ungkapnya di Magelang, Jumat (26/4).
Itu berarti, kata dia, para pelaku UMKK juga harus melek teknologi. Tidak hanya sekadar memasarkan produknya secara konvensional, tapi juga melalui marketplace.
Di sisi lain, upaya tersebut dapat membuat produk yang dipasarkan semakin naik kelas. Pemerataan ekonomi juga bisa terwujud.
Dia menyebut, sejauh ini, produk yang masuk dalam e-katalog mencapai 7,5 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding akhir tahun lalu, yakni sekitar 3 juta produk dengan nilai transaksi lebih dari Rp 197 triliun.
Namun, dia melihat, sebetulnya masih ada potensi penambahan produk yang masuk e-katalog dan nilai transaksi.
Baca Juga: Rica Bulus Mangut Pintjoek Kerap Dicari Jadi Primadona Pecinta Kuliner Kala ke Mungkid
Untuk itu, tahun ini dia bakal terus menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKK agar memanfaatkan e-katalog.
"Sebenarnya ada target yang diberikan kepada kami (LKPP) di tahun lalu yang belum tercapai. Transaksi e-katalog harus mencapai Rp 500 triliun. Jadi tahun ini kami coba kejar Rp 500 triliun itu," paparnya.
Melalui e-katalog, lanjut dia, metode pengadaan barang/jasa (PBJ) dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Karena itu, Hendi berharap, para pelaku usaha dapat mengembangkan potensi lokal, memiliki izin formal dan tertib administrasi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas produk. (aya)
Editor : Heru Pratomo