RADAR JOGJA - Unifikasi data akan membuat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat jauh lebih mudah. Teknologi yang bisa menghubungkan data antar kementerian, departemen, atau dinas ini dinilai akan menjadi teknologi yang mengubah masa depan pelayanan publik.
Hal itu terungkap dalam diskusi internal bulanan Volantis Technology baru-baru ini di Yogyakarta.
Pada kesempatan itu, CEO Volantis Technology, Bachtiar Rifai, memberikan pandangan soal pentingnya unifikasi data bagi sistem birokrasi pemerintah, yang dinilai akan menguntungkan baik masyarakat maupun birokrat.
Sebagai informasi, unifikasi data merupakan mekanisme penggabungan data dari berbagai sumber data menjadi sebuah himpunan yang terintegrasi. Sehingga, data bisa dianalisis secara komprehensif dan tidak terpisah-pisah.
Menurut Bachtiar, unifikasi data akan membantu masyarakat dalam memprediksi dan mengidentifikasi isu atau permasalahan terkini yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Hal tersebut juga bisa membuat pemerintah lebih tanggap dan solutif dalam mengatasi problematika.
“Misalnya, menganalisis kebutuhan beras masyarakat dengan data dari dinas pertanian, perdagangan, dan bulog akan membuat Pemda bisa memprediksi harga di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” jelas Bachtiar.
Peran proaktif pemerintah akan lebih terlihat jika unifikasi data benar-benar diimplementasikan. Sehingga hal itu bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada para birokrat. Pada gilirannya, hal itu akan mengubah seluruh pelayanan publik menjadi benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh publik.
“Misalnya, platform data terbuka yang didukung oleh unifikasi data dapat menyediakan informasi waktu nyata kepada warga negara tentang proyek infrastruktur, alokasi anggaran, dan metrik kinerja pemerintah. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan,” sambung Bachtiar.
Hal itu juga akan memberi dampak positif pada birokrat yakni jika ada kenaikan gaji birokrat dan ASN secara umum atau fasilitas penunjang maka masyarakat pun tidak akan merasa keberatan.
“Jadi, kalau gaji ASN yang naik tiap tahun, ya, bisa dihitungkan dengan transparan dan masyarakat juga bakal menerima karena masyarakat puas dengan kinerja birokrasi,” lanjut Bachtiar.
Editor : Heru Pratomo