RADAR JOGJA – Komisi Komunikasi Federal (FFC) Amerika Serikat, mengumumkan tidak akan memberi subsidi sebesar 886 juta dolar AS atau sekitar Rp13,8 triliun dari Universal Service Fund kepada perusahaan internet satelit milik Elon Musk, Starlink untuk memperluas layanan broadband di daerah pedesaan.
Melansir dari Techindozone, dana tersebut harusnya berasal dari program Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), tetapi FCC menilai Starlink tidak mampu mendemonstrasikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang dijanjikan.
FFC mengatakan, dengan tidak memberikan subsidi kepada Starlink, maka tidak akan menjadi “penggunaan terbaik dari dana terbatas Universal Service Fund. Alasan yang sama juga diberikan FFC ketika mereka menolak tawaran Starlink tahun lalu yang menjadi dasar banding ini.
Sebelumnya, SpaceX telah memenangkan lelang untuk menyediakan internet “low-latency” dengan kecepatan unduh 100Mbps dan unggah 20Mbps ke 642.925 lokasi di 35 negara bagian yang didanai oleh RDOF.
“Secara tugas, FCC bertanggung jawab untuk memastikan konsumen di mana saja memiliki akses ke broadband berkecepatan tinggi yang dapat diandalkan dan terjangkau,” ucap Ketua FCC Jessica Rosenworcel, dikutip Rabu, 13 Desember 2023.
Presiden Joe Biden telah berjanji untuk memberikan akses internet yang lebih adil sejak menjabat.
Namun, rencana pendanaannya dipangkas seiring waktu hingga menjadi undang – undang, dengan versi final tidak menawarkan dana untuk layanan internet yang dijalankan secara lokal.
Terkait hal ini, Christopher Cardaci selaku kepala hukum di SpaceX menulis surat kepada FFC.
“Starlink merupakan satu – satunya pilihan yang dapat segera menghubungkan banyak warga Amerika yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan dan terpencil di negara ini, dimana internet berkecepatan tinggi dan rendah-latensi selama ini tidak dapat diandalkan, telalu mahal, atau sama sekali tidak tersedia, orang – orang yang seharusnya dihubungkan oleh RDOF,” bunyi surat tersebut, dikutip Rabu, 13 Desember 2023.
Editor : Bahana.