RADAR JOGJA - Kinerja APBN di wilayah DIJ hingga akhir Juli menunjukkan tren positif. Jika dilihat dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sebesar Rp 4,76 triliun atau 59,17 persen dari target.
Pendapatan dan hibah tumbuh 5,78 persen secara year over year (yoy). Sedangkan penerimaan perpajakan juga memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah yang tercatat sebesar Rp 3,5 triliun.
"Penerimaan tumbuh sebesar 4,95 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIJ Agung Yulianta Rabu (23/8/23).
Agung menambahkan, kenaikan terbesar disumbang oleh penerimaan PPN sebesar 28,45 persen yoy. Di mana kenaikan tertinggi terjadi pada jenis pajak PPN dalam negeri mencapai 30,4 persen yang masih dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN 2023.
Sedangkan PPN impor mengalami sedikit penurunan dikarenakan belum terulangnya impor atas bahan baku seperti tahun sebelumnya. Serta adanya salah setor yang dilakukan pemindahbukuan atas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dalam negeri. "Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp 95,3 miliar atau tumbuh 8,15 persen yoy," sambung Agung.
Agung mengaku, realisasi terbesar PNBP lainnya ditopang oleh realisasi pendapatan biaya pendidikan Rp 55,81 miliar, pendapatan pelayanan pertanahan Rp 37,34 miliar dan pendapatan penerbitan STNK Rp 32,59 miliar.
APBN Baca Juga: Realisasi Belanja APBN DIJ Capai Rp10,51 Triliun
"Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di DIJ sampai 31 Juli 2023 mencapai Rp12,49 triliun atau 55,92 persen dari alokasi APBN," bebernya.
Komponen belanja pemerintah pusat tumbuh sebesar 5,32 persen. Dipengaruhi oleh kinerja belanja barang tumbuh 23,44 persen untuk membiayai dukungan pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis ditjen pelayanan kesehatan, pembangunan, dan rehabilitasi prasarana pendidikan.
Agung membeberkan, kinerja APBN yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. "Fluktuasi ekonomi dan perubahan kondisi mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif," tuturnya. (iza/eno)
Editor : Satria Pradika