BANTUL – Kondisi SMP swasta di Bantul semakin terpojok tiap memasuki tahun ajaran baru.
Sebabnya karena siswa yang didapati tiap tahun makin dikit.
Disaat yang bersamaan diperburuk dengan bantuan operasional daerah (Bosda) dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
Itu lantaran besaran nilai Bosda tidak pernah meningkat sejak 2022 silam.
Bahkan nilainya jauh di bawah yang diterima SMP Negeri di Bantul.
Padahal, tugas yang diemban sama, mengembangkan dunia pendidikan di Bantul.
Paguyuban Kepala SMP Swasta Bantul Barmawi mengungkapkan, Bosda yang diterima SMP swasta masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.
Menurutnya, pada 2024 ini SMP Negeri mendapat Bosda sebesar Rp 650 ribu per anak untuk setahun.
“SMP swasta hanya mendapat Rp 278,5 ribu per anak setahun,” katanya, Minggu (14/7/2024).
Padahal besaran nilai untuk Bosnas yang berasal dari pemerintah pusat baik SMP negeri atau swasta di Bantul sama.
Nilainya mencapai Rp 1,1 juta per anak untuk setahun.
Sekarang kalangan SMP swasta di Bantul sedang berjuang agar besaran Bosda yang diterima nilainya sama dengan SMP negeri.
Barmawi menginginkan, kalau pun tidak sama tak masalah agar perbedaan nilainya tidak mencolok.
Menurutnya, perbedaan besaran nilai Bosda yang diterima SMP swasta di Bantul lebih kecil Rp 50 ribu dari SMP negeri itu masih masuk akal.
“Bosda kan anggaran dari Pemkab dan untuk anak Bantul sendiri kenapa hanya gegara sekolah di negeri dengan swasta dibedakan? Melanggar Pancasila keadilan sosial,” tegasnya.
Dia menuturkan, sepengetahuannya, dua daerah lainnya yakni Sleman dan Kota Jogja sekolah swasta mendapat besaran Bosda yang sama nilainya dengan sekolah negeri.
Itu lah yang menjadi pertanyaannya sendiri kenapa di Bantul dibedakan hingga nilainya jauh sekali.
Padahal, Bosda bertujuan untuk menambah aktivitas pengelolaan sekolah.
Barmawi menyampaikan, perbedaan nilai Bosda ini sudah memasuki tahun ketiga sejak 2022 silam pertama kalinya terjadi.
Menurutnya, paguyuban SMP swasta sudah bertemu stakeholder terkait mulai dari DPRD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), bahkan Bupati Bantul.
Namun, sampai sekarang perjuangan tersebut belum membuahkan hasil apapun.
Menurutnya, sebelum 2022 lalu besaran Bosda yang diterima SMP swasta hanya selisih Rp 50 ribu saja dengan sekolah negeri.
Barmawi menyebut, pengurangan yang diterima kalangan swasta karena pada saat itu anggarannya digunakan untuk refocusing penanganan pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto mengutarakan, perbedaan Bosda antara SMP negeri dengan swasta terjadi karena memang kemampuan keuangan daerah yang sedemikian adanya.
Kondisi itu mengakibatkan harus adanya prioritas skala prioritas dalam penyaluran besaran nilai Bosda.
Menurutnya, pasti ada keinginan semuanya diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah tanpa perbedaan besaran nilai.
“Sekolah negeri kan tidak diperkenankan memungut dana dari orang tua atau siswa,” ungkapnya.
Apalagi SMP negeri harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan sehingga memang harus ada prioritas.
Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Bantul itu menuturkan, sokongan dana dari Pemkab Bantul terhadap SMP swasta tidak hanya dari Bosda saja.
Selain itu, guru di sekolah swasta juga mendapat insentif sesuai dengan gradenya masing-masing. (rul).
Editor : Bahana.